Pilgub Kaltim

Calon Independen Pilgub Kaltim Butuh 231.676 KTP

Hal ini sesuai dengansyarat, dimana paslon independen harus kumpulkan minimal 8,5 persen dari keseluruhan DPT se Kaltim yakni 2.513.840 pemilih

Calon Independen Pilgub Kaltim Butuh 231.676 KTP
Ilustrasi 

SAMARINDA, TRIBUN -Usai selesai melakukan penandatanganan Naskah Penerima Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar anggaran Pilgub, KPU Kaltim kini bergegas memulai tahapan-tahapan menuju Pemilukada 2018 mendatang. Yang paling awal, adalah dilakukannya pembentukan PPK/ PPS pada Oktober mendatang.

"Kami memulai untuk pembentukan PPK/PPS pada Oktober. Jadi, sebelum itu akan ada sosialisasi lebih awal dahulu, sebelum akhirnya dibentuk," ujar Ida Farida, Komisioner KPU Kaltim, Selasa (1/8).

Lebih lanjut, berdasarkan hitung-hitungan KPU Kaltim, mereka melakukan estimasi jumlah pasangan calon yang akan berlaga di Pilgub Kaltim 2018 mendatang. Jumlahnya ada 5, yakni 2 dari kalangan independen, serta 3 paslon dari jalur partai.

Khusus untuk jalur independen, KPU Kaltim mengharuskan agar paslon yang ingin mendaftar, minimal harus mengumpulkan bentuk dukungan, yakni fotocopy KTP sebanyak 213. 676 berkas.

Hal ini sesuai dengansyarat, dimana paslon independen harus kumpulkan minimal 8,5 persen dari keseluruhan DPT se Kaltim yakni 2.513.840 pemilih. "Minimal calon independen harus kumpulkan 213. 676 dukungan. Itu sesuai dengan 8,5 persen dari keseluruhan DPT se Kaltim," ujarnya.

Adapun jadwal untuk pengumuman persyaratan untuk calon independen tersebut dimulai sejak November hingga Desember 2017. Sementara untuk pengumuman pendaftaran calon dimulai 1-7 Januari 2018. "Selanjutnya, dilanjutkan dengan pendaftaran paslon pada 8-10 Januari 2018. Setelah pendaftaran, bakal paslon kemudian lakukan berbagai proses hingga akhirnya ditetapkan sebagai paslon pada 12 Januari 2018. Satu hari setelahnya, dilakukan pengundian nomor urut paslon," ujar Ida.

JIka bisa mengumpulkan dukungan sesuai yang ditarget, selanjutnya KPU akan lakukan verifikasi dukungan tersebut. Ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam pasal 48 UU Pilkada.

Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS.
Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (anj)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved