TribunKaltim/

Dana Haji Diinvestasikan untuk Infrastruktur? Bisa Tapi 4 Syarat Ini Harus Diperhatikan

Wacana pemerintah menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dana Haji Diinvestasikan untuk Infrastruktur? Bisa Tapi 4 Syarat Ini Harus Diperhatikan
SHUTTERSTOCK
ILUSTRASI Investasi 

TRIBUNKALTIM.CO -- Wacana pemerintah menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Sejumlah anggota menganggap, investasi itu rawan kepentingan meski di dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memungkinkannya.

Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Oni Sahroni menyebut, ada empat hal yang harus diperhatikan pemerintah sebelum investasi dilakukan.

"Yang pertama, harus dilakukan sesuai skema syariah," kata Oni di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Baca: Tak Boleh Bertemu Tora Sudiro, Ini yang Dilakukan Mieke Amalia Setiap Hari di RSKO

Skema yang dimaksud meliputi skema akad, peruntukkan, sumber dana yang halal, hingga dana bagi hasil atau return yang jelas untuk jamaah haji.

Kedua, menurut Oni, investasi tersebut harus memperhitungkan imbal hasil dan risiko yang terkendali.

Di samping, investasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi umat.

Baca: Nah Lho, Kok Nama Setya Novanto Tiba-tiba Hilang di Putusan Vonis?

"Keempat, mendapatkan persetujuan dari jamaah haji. Jadi dana haji itu boleh diinvestasikan dengan empat kriteria tadi," ujarnya.

Sekadar informasi, di dalam Pasal 10 huruf c UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang dimaksud pengeluaran haji meliputi penempatan dan investasi haji.

Dalam hal investasi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menempatkan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan memberikan nilai manfaat.

Selain itu, investasi baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPKH. (Kompas.com/Dani Prabowo)

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help