Dinas Pendidikan akan Revisi Status Sekolah Terpencil
Jadi guru di daerah terpencil itu sebenarnya cukup besar pendapatannya. Tunjangan khusus itu satu bulan gaji. Kemarin ada yang menerima Rp.4,4 juta
Penulis: Doan E Pardede | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Tahun 2017 ini, Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara tidak mendapatkan alokasi Guru Garis Depan (GGD) untuk tingkat SD dan SMP. Alokasi GGD ini hanya ada di sebuah SMK yang ada di Kecamatan Bunyu.
SD dan SMP di Kabupaten Bulungan, kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Jamaluddin Saleh, Senin (21/8), tidak termasuk dalam kategori berada di perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Terkait hal ini, Jamaluddin mengakui ada sedikit keanehan. Jika SMK/SMA mendapatkan alokasi GGD, maka harusnya, SD dan SMP di Kecamatan Bunyu juga mendapatkan perlakukan serupa. Namun kenyataannya, kata dia, tidak demikian. "Herannya, kenapa SMK-nya bisa dapat," ujarnya.
Lebih jauh, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Mulia menyampaikan, Kabupaten Bulungan memang tidak mendapat jatah GGD. Hanya saja, saat ini ada sebanyak 83 guru di Kabupaten Bulungan yang mendapatkan tunjangan khusus dari Pemerintah Pusat karena mengajar di daerah terpencil.
"Jadi guru di daerah terpencil itu sebenarnya cukup besar pendapatannya. Tunjangan khusus itu satu bulan gaji. Kemarin ada yang menerima sampai Rp.4,4 juta tunjangan khususnya. Ini belum lagi ditambah TPP (Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pemkab Bulungan), sertifikasi profesi," ujarnya.
Namun perlu diketahui, kata dia, saat ini, pihaknya tengah merevisi daftar sekolah yang masuk kategori terpencil. Sebanyak 83 guru tadi, masih menggunakan data desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) tahun 2000-an lalu.
Otomatis, kata dia, seiring dengan perkembangan pembangunan, kondisi sekolah-sekolah saat ini sudah sangat jauh berbeda. Hingga saat ini, sudah ada beberapa sekolah di Kecamatan Sekatak dan Tanjung Selor, sudah dihapus dari kategori terpencil.
"Dulu sekolahnya terpencil, sekarang nggak lagi. Akses jalan sudah bagus, listrik sudah ada. Akan kita revisi," jelasnya.
Jika tak lagi menyandang sekolah terpencil, otomatis tunjangan yang sebelumnya diterima guru akan dihentikan. "Contoh yang sebelumnya menerima di Baratan, sekarang nggak lagi. Kita alihkan ke Long Beluah," ujarnya.
Perlu diketahui kata dia, revisi ini tidak lantas membuat jumlah penerima yang sudah ada menyusut. Jumlah penerima ini didasarkan pada usulan yang disampaikan Pemkab Bulungan, yang disetujui oleh pemerintah pusat.
Di satu sisi kata dia, semakin banyak penerima memang akan membantu kesejahteraan para guru. Besarnya tunjangan ini juga diharapkan dapat menarik minat guru agar mau mengabdi di wilayah-wilayuah terpencil.
Namun di sisi lain, Pemkab Bulungan juga pastinya tidak ingin banyak wilayahnya masih masuk kategori terpencil. Hal-hal seperti ini menurutnya juga jadi pertimbangan penting dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. "Jadi nggak harus berkurang, bisa saja bertambah," ujarnya.(*)
