TribunKaltim/

Banyak Desa di Malinau Dinilai Lemah dari Segi Administrasi

Untuk itulah, kami sebagai auditor internal pemerintahan selalu mengingatkan kepada desa-desa untuk memperkuat administrasi

Banyak Desa di Malinau Dinilai Lemah dari Segi Administrasi
HO/DISPAR KABUPATEN MALINAU
Salah satu desa wisata di Kabupaten Malinau. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Sebuah kewajiban bagi seluruh pihak pengguna dana dari pemerintah untuk menyusun dan melaporkan rincian penggunaan dana. Seperti halnya di Malinau, setiap desa mendapatkan dua sumber pendanaan untuk desanya. Pertama, dana desa (DD) dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Malinau melalui program Gerakan Desa Membangun (Gerdema).

Mengingat kurangnya sumber daya manusia (SDM) desa dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut, membuat banyak desa kesulitan mengaplikasikannya. Demikian disampaikan Inpektur pada Inspektorat Daerah (Itda) Malinau, Pramadiyo Busono. Pram mengungkapkan, banyak desa di Malinau lemah dari segi administrasi.

"Kalau mau dipersentasikan, saya tidak bisa menjawab berapa persen desa di Malinau yang lemah administrasinya. Tapi, kebanyakan desa lemah dalam segi administrasi. Untuk itulah, kami sebagai auditor internal pemerintahan selalu mengingatkan kepada desa-desa untuk memperkuat administrasi, agar dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Terlebih dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN, Pram menyebutkan, aparat desa perlu lebih berhati-hati dalam penggunaan dana itu. Pasalnya, setiap sen dana yang digunakan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Bukan hanya itu, Pram mengatakan, penggunaan dana pun harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disampaikan oleh pemerintah.

"Ada 4 kegiatan telah ditentukan oleh pemerintah, sebagai acuan desa dapat mengeluarkan dana pada kegiatan. Artinya, tidak semua kegiatan dalam desa dapat menggunakan dana desa dari pusat. Berbeda dengan dana Gerdema, setiap desa dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan dalam desa dalam segala bidang. Ketika sudah disepakati, maka dana Gerdema bisa digunakan," paparnya.

Ada beberapa cara aparat desa untuk mengantisipasi kelemahan administrasi dana desa. Salah satunya dengan tidak langsung mengganti aparatur desa lama dengan yang baru setelah pergantian kepala desa (Kades). Hal ini karena banyak kejadian penggantian total aparat desa terjadi di Malinau.

"Tidak bisa melakukan seperti itu. Sebab, untuk mendidik perangkat desa baru itu memerlukan waktu. Meskipun penggantinya memahami tekhnologi, bukan berarti ia memahami seluruh seluk beluk pelaporan keuangan desa. Ya ini salah satu cara saja. Cara-cara lainnya, dengan tertib berkas setiap kegiatan yang dilakukan. Dan selalu membukukannya dengan segera," jelasnya.

Menurut Pram, baru-baru ini Kabupaten Malinau telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Ada 81 desa telah melaksanakan pemilihan kades (Pilkades) akhir semester satu tahun 2017 lalu. Pram meminta, kepada seluruh aparat desa melaksanakan serah terima dengan baik.

"Jangan karena berbeda pilihan di desa, Kades baru langsung mendepak seluruh aparatur desa lama. Padahal, aparat desa lama memegang seluruh data selama 5 tahun terakhir. Kalau terjadi seperti itu, maka yang susah nanti perangkat desa baru. Inilah yang terjadi saat ini," tuturnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help