Tiga PLBN Mendesak Didirikan untuk Mudahkan Pengawasan Barang dari Malaysia
Intensitas masyarakat dan barang keluar masuk di tiga daerah ini dinilai Samuel cukup tinggj. Sehingga perlu PLBN untuk memudahkan masyarakat
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Mendaulatkan ekonomi masyarakat perbatasan tanpa banyak bergantung pada negara Malaysia adalah tugas berat yang mesti dituntaskan pemerintah. Sejauh ini masyarakat perbatasan masih sangat bergantung pasokan barang kebutuhan pokok asal negara serumpun dengan Indonesia itu.
Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan menjelaskan, pemerintah (pusat) bersama Pemprov Kalimantan Utara dan Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau berupaya merealisasikan hadirnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan.
Titik yang sangat mendesak berdiri PLBN ialah di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, dan dua di Kabupaten Nunukan masing-masing di Desa Long Midang Kecamatan Krayan, dan Desa Labang Kecamatan Lumbis Ogong.
Intensitas masyarakat dan barang keluar masuk di tiga daerah ini dinilai Samuel cukup tinggj. Sehingga perlu PLBN untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan baik administratif maupun mendapatkan akses ekonomi.
"Karena seperti PLBN di beberapa daerah di Indonesia yang baru diresmikan Pak Presiden, fasilitasnya cukup lengkap. Ada Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, termasuk pusat perdagangannya. Ini konsep yang bagus," sebut Samuel, Rahu (23/8/2017).
Tiga rencana PLBN sedang dikaji pemprov bekerjasama tim dari Universitas Mulawarman Samarinda sejak pertengahan Agustus ini. Pengkajian dilaksanakan selama tiga bulan ke depan. "Mereka sedang mengkaji dan melakukan survei di titik-titik itu," katanya.
Tahun 2018 nanti diharapkan PLBN menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (pusat) di perbatasan Kalimantan Utara yang penganggarannya lewat APBN. Samuel mengatakan, hadirnya PLBN akan memudahkan pula pengawasan terhadap barang yang masuk dari negara tetangga seperti minuman keras dan narkotika.
"Harapannya masuknya miras dan narkotika bisa kita tekan, termasuk perdagangan-perdagangan ilegal yang lain, termasuk terorisme," katanya.
Samuel berharap, konsep PLBN yang berdiri di Kalimantan Utara merupakan upgrade dari beberapa daerah perbatasan lain di Indonesia. "Artinya kelebihan PLBN di daerah lain, kita pertahankan atau adopsi. Sedang kekurangannya, kita lengkapi di Kalimantan Utara. Itu sudah kami minta juga ke tim pengkaji," katanya.
Lahan pembangunan PLBN sebutnya sudah disiapkan masing-masing 8 hektare. "Kami harapkan bisa ditindaklanjuti pusat tahun depan fisiknya. Dan masyarakat juga harus ada komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan ekonomi di perbatasan. Termasuk mengeliminir perdagangan ilegal antar negara," ujarnya. (*)
