TribunKaltim/

Jalan Lintas Kecamatan dan Provinsi Putus Empat Kecamatan di Apo Kayan Terisolasi

Di Apo Kayan itu, jalan milik kabupaten hanya dari Long Nawang ke Data Dian. Jalan itu dulu dibangun dengan dua sumber dana

Jalan Lintas Kecamatan dan Provinsi Putus Empat Kecamatan di Apo Kayan Terisolasi
TRIBUN KALTIM / M ARFAN
Beginilah kondisi jalan di wilayah perbatasan, masih berupa jalan tanah. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Kondisi keterisolasian wilayah empat kecamatan di Apo Kayan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, karena longsor masih terus berlangsung. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan persoalan itu. Pemkab Malinau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PU PRPKP) menyatakan tidak mampu mengatasi longsor yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan ini.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PU PRPKP Malinau, Yafta mengungkapkan, Pemkab Malinau tidak memiliki dana untuk membuka jalur yang terkena longsor di Apo Kayan. Bahkan, jalan milik Kabupaten Malinau di sepanjang Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu dengan Desa Data Dian Kayan Hilir tidak mampu dibuka oleh Pemkab Malinau karena ketiadaan dana.

"Di Apo Kayan itu, jalan milik kabupaten itu hanya dari Long Nawang ke Data Dian saja. Jalan itu dulunya dibangun dengan dua sumber dana, yakni dana APBD Malinau dan APBD Kaltim. Sedangkan untuk jalan lainnya, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Seperti jalan dari Kecamatan Sei Boh ke Kecamatan Kayan Hilir, yang jalur pembangunannya tidak melewati Kecamatan Kayan Hulu," ungkapnya.

Apakah sudah ada penyerahan kewenangan pengelolaan jalan dari daerah kepada pemerintah pusat? Yafta mengatakan, secara resmi penyerahan pengelolaan jalan memang belum dilaksanakan. Melihat dari fungsi jalan tersebut sudah masuk pada ruas jalan nasional. Sehingga, secara tidak langsung kewenangan pengelolaan diserahkan ke pemerintah pusat.

"Jalan itu kan jalan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kalau berbicara soal perbatasan, berarti itu jalan merupakan kewenangan pusat. Sebab, kepentingan negara di daerah perbatasan sangat besar. Memang secara resminya belum ada serah terima dari kabupaten ke pemerintah pusat. Tapi kalau melihat fungsinya, itu ruas jalan nasional," tandasnya.

Selain ketiadaan dana dari APBD Malinau, Yafta menyatakan, sampai saat ini pun tidak ada bantuan dana untuk melakukan perbaikan jalan yang longsor dari dana APBN. Namun demikian, pihaknya tidak habis akal untuk melakukan penanganan pada longsor tersebut. Ada alat berat milik Pemkab Malinau di Data Dian. Diharapkan alat berat tersebut dapat mengurangi dampak longsor tersebut.

"Kalau mau langsung selesai saya bisa katakan, tidak bisa. Sebab, excavator milik Pemkab Malinau yang standby di Data Dian itu yang kecil. Kalau mau dipaksa menyelesaikan longsor ya tidak bisa. Tapi, paling tidak bisa mengurangi dampak longsor. Seperti, yang awalnya tidak dapat dilalui oleh motor sakalipun bisa kita buatkan jalan untuk motor," jelasnya.

Seperti yang diwartakan sebelumnya, jalan tembus antar kecamatan di Apo Kayan saat ini sedang mengalami longsor. Tidak ada satupun jalan tembus kecamatan di sana terbebas dari longsor. Hal ini mengakibatkan, transportasi masyarakat di daerah perbatasan tersebut sangat terbatas. Bahkan, saat ini masyarakat Long Nawang dan desa sekitarnya membuka kembali kerjasama dengan pedagang di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan barang pokok. Sebab, jalan dari Apo Kayan menuju Kaltim pun saat ini terputus. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help