Dana Bosda dan Bosnas Kurang, Sekolah Terpaksa Utang untuk Biaya Operasional

TRIBUNKALTIM.CO - Minimnya anggaran sekolah imbas tak lagi kucuran dana Bosda Kabupaten/Kota diakui beberapa Kepsek SMA/SMK berpengaruh dalam operasional sekolah. Hal ini seperti disampaikan Mus Mulyadi, Kepala SMK Medika Samarinda, Senin (28/8).

"Normalnya, siswa dalam satu bulan untuk sekolah butuhkan Rp 500 ribu-Rp 600 ribu/bulan. Sementara total Bosda dan Bosnas yang kami terima hanya Rp 2,5 juta/ tahun. Dibagi 12 bulan, jadinya hanya sekitar Rp 208 ribu," ujarnya.

Kurangnya penganggaran biaya yang semestinya dikover Bosda dan Bosnas ini membuat sekolah juga harus melakukan utang kepada beberapa rekanan sekolah dalam hal operasional sekolah.

Baca: Wah, Wanita Ini Mengandung dan Lahirkan Bayi dari Anaknya, Jadi Oma dan Ibu Sekaligus?

"Seandainya Bosda dan Bosnas lancar, itu bisa mengurangi beban sekolah. Ini kami harus utang karena dana itu juga belum cair. Utang di toko-toko alat-alat kesehatan. Belum lagi, untuk iuran siswa yang juga kadang telat beberapa bulan,' ujarnya.

Mus Mulyadi mengatakam, meski di SMK swasta yang ia kelola sudah mulai melakukan uang bulanan dengan cara subsidi silang, masih ada saja siswa/ortu yang lakukan tunggakan. Hal ini juga berimbas pada kondisi keuangan sekolah.

"Ada yang belum bayar hingga 8 bulan. Kami terbitkan surat untuk memanggil ortu siswa pula," ucapnya.

Hal lain yang menurut Mus Mulyadi menjadi alasan agar sekolah bisa berbayar adalah munculnya peraturan dalam penggunaan Bosas, dimana hanya 10 persen yang bisa digunakan untuk pembelian/pengadaan fasilitas baru di sekolah.

Baca: Miris! Kepala Sekolah Ditemukan Istrinya Tergantung di Dapur Rumah, Tali Jemuran Jadi Saksi Bisu

"Kan Bosnas juga dibatasi. Adanya pembatasan 10 persen ini juga membuat kami kelimpungan. Bagaimana untuk bisa mengembangkan sekolah. Bosnas kan hanya untuk operasional seperti bayar air, bayar listrik dan pembelian ATK. Tidak boleh untuk membangun. Kalau membangun bisa gunakan dana Bosda, tetapi itu pun untuk perbaikan minim," ucapnya.

Hal sama diakui Suharto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK N 4 Samarinda. "Sebenarnya, jika Bosda dan Bosnas lebih dipermudah dalam penggunaannya, sekolah juga bisa berkembang. Kalau Bosnas, misalnya ada pembatasan 10 persen, maka sekolah sulit untuk membeli fasilitas baru di sekolah," ucapnya. (*)