TribunKaltim/

Aplikasi Taksi Online di Kaltim akan Diblokir, Ini Langkah Dishub Kaltim

Kemudahan teknologi dalam hal transportasi online melalui aplikasi taksi online, seperti Go Car, Uber, dan Grab akan terhenti operasinya.

Aplikasi Taksi Online di Kaltim akan Diblokir, Ini Langkah Dishub Kaltim
Ilustrasi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kemudahan teknologi dalam hal transportasi online melalui aplikasi taksi online, seperti Go Car, Uber, dan Grab yang saat ini dinikmati masyarakat bakal terhenti aktivitasnya.

Keputusan yang diambil Dishub Kaltim saat rapat mediasi dengan Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim, Selasa (12/9) untuk sementara aplikasi taksi online di Kaltim bakal diblokir.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dishub Kaltim, ada penolakan dan keinginan Orgatrans agar pemerintah membekukan angkutan online yang tak berizin membuat Dishub akhirnya akan memohon kepada Gubernur Kaltim untuk mengirimkan surat pemblokiran aplikasi taksi online. Surat Gubernur akan diajukan ke Kementerian Perhubungan dan Kominfo.

Baca: Pipa Bocor, IPAM Damai Stop Operasi, Ini Daerah Distribusi Air Terganggu

Sebagai informasi, sebagai regulator, Dishub Kaltim telah merencanakan penataan angkutan online sejak awal Agustus lalu. Hal ini dimulai dengan diundangnya tiga penyedia jasa taksi online (Go Car, Grab dan Uber) membahas kuota armada per kabupaten dan kota.

Hasil rapat menentukan batasan maksimal armada taksi online per kabupaten/kota. Selain itu, ditetapkan pula batas akhir pengurusan izin operasional taksi online hingga 18 Agustus. Namun, langkah pengaturan di tingkat provinsi ini terpaksa mundur, akibat adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang merevisi dan mencabut 14 poin Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang regulasi taksi online. Putusan MA tersebut diumumkan pada 10 Agustus 2017.

"Sebenarnya, kami sudah atur sejak mulai adanya Permenhub 26. Mulai dari kuota armada per kabupaten/kota hingga batas kepengurusan izin. Tetapi, karena adanya putusan MA, kami harus menunggu kebijakan baru yang akan diambil Kemenhub pada 1 November mendatang," ujarnya.

Imbas harus menunggu hingga 1 November, Orgatrans Kaltim tak terima jika hingga tanggal tersebut, angkutan online yang ada di Kaltim masih beroperasi. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada satupun, baik Go Car, Uber ataupun Grab telah menyelesaikan pengurusan izin untuk operasional.

Baca: Ini Lowongan CPNS 2017 untuk SMA atau Sederajat, Jangan Lupa Cara Registrasinya

"Kami tak terima seperti itu (beroperasinya taksi online, red). Sebagai masyarakat, kami taat hukum. Harusnya begitu juga dengan taxi online. Mereka kan tak memiliki izin, tetapi masih beroperasi, ujar Kamariyono, Ketua Orgatrans Kaltim.

Bahkan informasi didengar untuk Go Car saja, itu sudah ada sekitar 600 driver yang direkrut. "Ini bagaimana? Kami taat bayar pajak, melalui pembayaran Uji KIR. Jalan-jalan di Kaltim kan juga dari sumber pajak angkutan konvensional (angkot). Masa kami mau biarkan mereka (taksi online), bisa beroperasi tanpa bayar pajak, dan juga tanpa memiliki izin," katanya.

Tak hanya soal kejelasan jumlah driver dan armada, Kamariyono juga mempertanyakan komitmen Dishub sebagai regulator perhubungan di Kaltim. "Kami inginnya ada kejelasan dari pemerintah Kaltim. Mau seperti apa pengelolaan taksi online ini. Memang, sama-sama cari nasi, tapi harus sesuai aturan. Karena itu, saya minta hingga keluarnya peraturan baru dari Kemenhub, taksi online dibekukan dahulu. Itu yang kami minta," ucap Kamariyono tegas.

Baca: Keguguran Karena Dianiaya, Istri Staf Bea Cukai Lapor Komnas Perempuan dan Dirjen

Menanggpi permintaan Orgatrans Kaltim, Salman Lumoindong, Kepala Dishub Kaltim bersama Mahmud Samsul Hadi, Kabid Angkutan Darat Dishub Kaltim yang hadir dalam mediasi akhirnya memutuskan untuk memohon kepada Gubernur menyurati Kemenhub dan Kominfo melakukan pemblokiran aplikasi taksi online.

"Kami juga sudah berpikir. Jadi, nanti akan kami mohonkan surat Gubernur untuk dikirimkan ke Kemenhub dan Kominfo. Ini karena kewenangannya ada di sana. Dimohonkan, khusus untuk di Kaltim aplikasi taksi online sementara diblokir dahulu, sampai ada peraturan jelas dari Kemenhub," ujar Salman. (*)
(Selengkapnya Baca Harian Tribun Kaltim Edisi Rabu (13/9))

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help