Tunggakan Jamkesda di Bontang Tembus Rp 7,2 Miliar, Ini Penjelasannya
Pembayaran jaminan kesehatan warga Bontang menunggak. Data yang dirilis Dinas Kesehatan & KB Kota Bontang
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pembayaran jaminan kesehatan warga Bontang menunggak. Data yang dirilis Dinas Kesehatan & KB Kota Bontang menunjukkan total tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) warga Bontang kepada sejumlah Rumah Sakit di Kaltim sudah mencapai sebesar Rp 7,2 miliar.
Tunggakan berasal dari tagihan sejumlah rumah sakit se-Kaltim, di antaranya utang di RSUD Taman Husada Rp 6,3 miliar, RSUD AW Sjahranie Rp 700 juta, RSJD Atma Husada Rp 44 juta dan Unit Donor Darah (UDD) PMI Samarinda Rp 870 ribu.
"Total tunggakan Jamkesda yang belum terbayar sekitar Rp 7,2 miliar," ujar Kabid Pelayanan Kesehatan, Diskes & KB, Bahtiar Mabe, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPRD Bontang.
Menurut Bahtiar, alokasi anggaran untuk program Jamkesda 2017 hanya dianggarkan Rp 15,6 miliar. Sementara tunggakan dari program Jamkesda 2016 yang tidak terbayar juga Rp 15,6 miliar.
Diakui, kondisi keuangan daerah yang kurang baik beberapa tahun terakhir berimbas terhadap pembayaran jaminan kesehatan bagi warga Bontang. Dari total, 161.836 jumlah penduduk Bontang, sebanyak 35 persennya, biaya perobatannya ditanggung oleh pemerintah, melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Semula, seluruh pembiayaan kesehatan dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Namun dengan keuangan yang anjlok, pembayaran harus menunggak.
Kepala BPJS Bontang Laily Jumiati mengungkapkan cakupan peserta BPJS Kesehatan di Bontang sudah mencapai 86,14 persen. Artinya tinggal 13,86 lagi tercapai Universal Health Coverage (UHC).
"Saat ini PBI APBD mencapai 27.339, sedangkan PBI APBN sejumlah 35.650, jumlah peserta Jamkesda 34.118, dan jumlah peserta non PBI 69.729. Tinggal 15.061 orang yang belum memiliki jaminan kesehatan," pungkasnya. (*)
