TribunKaltim/

Penjual Es Gerobak dan Gorengan Wajib Setor Pajak

UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi, bahwa UMKM wajib menyetorkan pajak dan retribusi sebesar 10 persen dari pendapatan

Penjual Es Gerobak dan Gorengan Wajib Setor Pajak
TRIBUN KALTIM / JUNISAH
Walikota Tarakan Sofian Raga (tengah) melakukan rapat koordinasi tentang pengamanan aset negara bersama Asisten Deputi I/ V Kemenko Pohukam (kiri) dan Kepala SKK Migas, di Swissbell Hotel Tarakan 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PDA) Kota Tarakan Provinsi Kaltara, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Tarakan akan menurunkan 20 orang petugas untuk menagih pajak dan retribusi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya usaha kecil yang memiliki omset Rp 500 juta ke bawah.

Petugas penagih pajak dan retribusi ini akan keliling menemui para UMKM khususnya usaha kecil. Seperti, penjual es gerobak, penjual gorengan, penjual nasi, seafood di pinggir jalan, kafe-kafe pinggir jalan hingga angkringan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita turunkan petugas. Mereka nanti datangnya sore atau malam hari, karena kafe pinggir jalan dan angkringan baru buka usahanya di malam hari," ucap Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Tarakan Maryam, dalam acara silaturahmi Walikota Tarakan dengan pelaku UMKM di Kecamatan Tarakan Tengah, Selasa (19/9).

Maryam mengungkapkan, pihaknya menurunkan petugas penagih pajak dan retribusi ini sebagai bentuk pelayanan kepada UMKM. "Yah kami jemput bola seperti ini, siapa tahu saja mereka lupa membayar pajak dan retribusi, karena sibuk jualan," ujarnya.

Menurut Maryam, sesuai UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi, bahwa UMKM wajib menyetorkan pajak dan retribusi sebesar 10 persen dari pendapatan usahanya. Misalnya pendapatan usaha sebulan Rp 500 ribu, dikalikan 10 persen jumlahnya Rp 50 ribu.

"Berarti Rp 50 ribu ini yang disetorkan usaha kecil ke kas daerah. Karena ini sudah peraturan undang-undang, pedagang wajib setorkan pajak dan retribusinya. Apalagi pajak yang disetorkan pedagang ke kas daerah ini juga untuk kegiatan pembangunan di kota ini," ucapnya.

Maryam mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, di Kota Tarakan jumlah UMKM sebanyak 4.320 yang memiliki omset penjualan Rp 500 juta ke bawah. Jumlah ini tersebar di empat kecamatan, namun dari empat kecamatan ini, Kecamatan Tarakan Barat yang paling banyak.

"Angka UMKM yang berjumlah 4.000 lebih ini, tentunya dapat meningkatkan PAD. Data UMKM yang ada ini berarti usaha kecil telah mendapatkan izin usaha dari masing-masing kecamatan. Jadi kami optimistis PAD dapat lebih ditingkatkan lagi, karena kami melihat masih banyak UMKM yang belum mengurus izinnya di kecamatan," ujarnya.

Maryam menambahkan, UMKM yang telah mendapatkan surat izin usaha dari kecamatan, biasanya yang ingin meminjam di bank untuk mengembangkan usahanya. "Kalau ada izinnya, berarti usaha kecil ini bisa pinjam uang di bank untuk modal usaha," katanya. (*)

Silaturahmi di Empat Kecamatan
TERKAIT dengan silaturahmi dengan UMKM di Kecamatan Tarakan Tengah, Walikota Sofian Raga mengungkapkan, bahwa ini bentuk sosialisasi kepada UMKM khususnya yang omset penjualannya di bawah Rp 500 juta, agar taat pajak.

"Dalam kegiatan silaturahmi ini kami memberikan penjelasan kepada pedagang usaha kecil yang ada di kecamatan Tarakan Tengah, untuk membayar pajak dan retribusi karena ini kewajiban dan telah diatur dalam UU Nomor 28/2009tentang Pajak dan Retribusi Daerah," ucapnya.

Sofian mengatakan, pajak wajib disetor pengusaha kecil ke kas daerah, karena pajak yang dibayar pengusaha kecil ini akan digunakan untuk pembangunan di Kota Tarakan. "Untuk membangun Kota Tarakan perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga kita membangun kota Tarakan ini bersama-sama," katanya.

Orang nomor satu di Kota Tarakan ini mengatakan, bahwa silaturahmi dengan para pedagang usaha kecil dilakukan di empat kecamatan. "Silaturahminya seluruh pengusaha kecil, kita lakukan silaturahmi ini per kecamatan," katanya.

Sofian menambahkan, silaturahmi ini juga sebagai bentuk mengingatkan kepada pengusaha kecil untuk tidak lupa dengan kewajibannya membayar pajak dan retribusi. "Pajak dan rertrbusi wajib dibayar. Untuk itu jemput bola akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi," ujarnya. (*)

Penulis: Junisah
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help