Soal Blok Mahakam, Wow, Isran Noor Nekat akan Lakukan Langkah Berani Ini Jika Menjadi Gubernur
Isran mengaku dirinya sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tetap memberikan peluang kepada perusahaan raksasa asing
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Masalah pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak kedua oleh PT Total E&P Indonesie (Total) turut menjadi salah satu topik perhatian kandidat bakal calon Gubernur Kaltim 2018, Isran Noor.
Isran mengaku dirinya sangat kecewa dengan sikap pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM) yang tetap memberikan peluang kepada perusahaan raksasa asing milik Total Perancis dan Inpex Jepang itu kembali mengelola Blok Mahakam.
"Sikap pemerintah itu mengecewakan. Seharusnya kan jangan lagi beri kesempatan kepada Total. Sudahlah, kita ambil saja semua 100 persen, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan untuk rakyat Indonesia, terutama Kaltim," tegas Isran.
Ia menegaskan itu kepada TribunKaltim.co sesaat sebelum mengumumkan nama Hadi Mulyadi sebagai balon wakil gubernur Kaltim yang dipilih menjadi pendampingnya dalam Pemilihan Gubernur Kaltim (Pilgub) 2018 di rumahnya, Samarinda, Rabu (4/10/2017).
"Dan itu nanti yang akan saya lakukan kalau terpilih menjadi Gubernur Kaltim. Sebagai gubernur sudah tentu punya kewenangan untuk mendesak pusat, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan rakyat Kaltim," tegasnya lagi.
Menurutnya, mengelola blok kaya migas yang sudah berjalan seperti Blok Mahakam bukanlah sesuatu yang sulit. Kalau persoalannya adalah dana, ia tahu banyak lembaga pembiayaan yang akan mampu dan berminat untuk mendanai.
"Apa dikira Total sendiri gak pakai dana perbankan? Itu hal yang tidak sulit," katanya.
Jika persoalannya jika terkait dengan skill sumberdaya manusia, tambah Isran, kita bisa rekrut para profesional untuk mengebor dan mengelolanya.
"Kalau perlu kita rekrut tenaga-tenaga profesional dari Perancis itu. Gak mau? Kita kasih gaji dan tunjangan yang lebih tinggi masak tidak mau," ucap mantan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.
Isran mengatakan masalah Blok Mahakam ini mestinya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun Kaltim dan Indonesia. Tetapi, karena pemimpin tidak memiliki nyali yang kuat, akhirnya blok yang sudah 50 tahun dikelola perusahaan asing ini pun kembali ditawarkan kepada asing.
"Pertamina mestinya kita dorong untuk percaya diri, kita kuatkan nyalinya bahwa kita bisa. Jadi tak usah kita tawarkan lagi kepada Total. Cukup sudah 50 tahun itu," tegas Isran.
Gas Terbesar di Indonesia
Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar.

Cadangan yang tersisa saat ini disebut-sebut sekitar 12,5 tcf. Dengan harga gas yang terus naik, blok Mahakam berpotensi menghasilkan pendapatan kotor US$ 187 miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1700 triliun.
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997.