TribunKaltim/

kategori fiskal

Penghasilan Anggota DPRD Nunukan Naik Hingga Sekitar Rp 30 Juta

Kalau mau kita total semua gaji Dewan, naik dua kali lipat. Tadinya Rp18 juta, sekarang menjadi Rp 30 juta atau lebih

Penghasilan Anggota DPRD Nunukan Naik Hingga Sekitar Rp 30 Juta
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Warga Pulau Nunukan memprotes pemadaman listrik di wilayahnya di Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan akhirnya bisa menikmati aneka tunjangan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Nunukan 2017.

Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan, Agustinus Palentek mengatakan, ada empat tunjangan keuangan yang segera diterima anggota dan pimpinan DPRD yaitu tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi dan tunjangan reses.

"Kalau mau kita total semua gaji Dewan, naik dua kali lipat. Tadinya Rp18 juta, sekarang menjadi Rp 30 juta atau lebih," katanya, Rabu (1/11).

Kenaikan tunjangan ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD.

Tunjangan tambahan yang didapat anggota DPRD dengan aturan baru itu di antaranya tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan, yang besarnya setara dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, ada juga tunjangan komunikasi intensif setiap bulan dan tunjangan reses yang diterima setiap kali masa kunjungan ke daerah pemilihan. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Selain itu anggota DPRD juga mendapatkan rumah dinas dan tunjangan transportasi.

"Nominalnya kita di fiskal sedang. Nanti berapanya? Kita lihat di Peraturan Bupati Nunukan," ujarnya.

Dia mengatakan, Kabupaten Nunukan masuk kategori fiskal sedang. Sehingga tunjangan komunikasi jumlahnya adalah 5 kali representasi Ketua DPRD. Begitu juga tunjangan reses yang dibayarkan tiga kali dalam setahun.

Untuk jumlah representasi Ketua DPRD mencapai Rp 2,1 juta dengan tunjangan komunikasi yang dibayarkan mencapai Rp 10.500.000.

"Untuk tunjangan transportasi itu sesuai standar harga sewa roda empat perhari dikalikan sebulan. Nanti ada itu dalam perbup," katanya.

Sedangkan untuk tunjangan perumahan, kata dia, masing masing anggota DPRD Kabupaten Nunukan tetap menerima Rp 9 juta perbulannya. "Kalau saya perkirakan uang transport itu sebulannya sekitar Rp 7 juta," katanya.

Dengan memperoleh tunjangan transportasi, fasilitas kendaraan dinas pinjam pakai kepada anggota DPRD Kabupaten Nunukan selama ini akan ditarik Pemkab Nunukan. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help