Pilgub Kaltim 2018

Pasca Beredar Video Kapolda Kaltim, Pokja 30 Pertanyakan Sikap Netralitas

Pokja 30 berharap, ada respon dari Kompolnas terhadap pejabat apatur di kepolisian yang akan atau ingin ikut Pilkada serentak.

Handover
Direktur Pokja 30 Carolus Tuah 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok (Pokja) 30 mempertanyakan sikap netralitas Kepala Kepolisian Daerah Kaltim, Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin, terkait beredarnya video yang menyatakan akan berpasangan dengan Syaharie Jaang di Pemilihan Gubernur Kaltim 2018.

Direktur Pokja 30‎, Carolus Tuah mengungkapkan ada tiga fakta yang patut dipertanyakan sikap netralitas Safaruddin.

"‎Ada tiga fakta, pertama dia sudah resmi mendaftar ke PDI-P, menyatakan akan berpasangan dengan Syaharie Jaang, dan bertebaran baliho di Polsek dan Polres," ungkap Tuah, yang menggelar konferensi pers di Sekretariat Pokja 30, Jalan Danau Maninjau, Samarinda, Senin (6/11/2017).

Dengan tiga fakta itu, lanjut Tuah, maka oknum Kapolda Kaltim ‎sudah melakukan politik formal.‎

"Secara nyata pimpinan Polri di Kaltim, mulai terjun ke politik. Bagaimana sikap netralitasnya," ucap Tuah yang didampingi Sulaiman (anggota Pokja 30), mempertanyakan.

Pokja 30 berharap, ada respon dari Kompolnas terhadap pejabat apatur di kepolisian yang akan atau ingin ikut Pilkada serentak.

"Apakah ada intervensi ke Polsek dan Polres, seperti memasang baliho besar. Meskipun baliho itu berisi pesan moral," tuturnya.

‎Ia menambahkan, beberapa waktu lalu di DPRD Kaltim berani mengusulkan agar Sekretaris Daerah mundur karena bakal mencalonkan di Pilgub dengan alasan menjaga netralitasnya.

"Tapi kenapa dalam waktu bersamaan, Kapolda, Walikota Samarinda, dan Balikpapan tidak dipertanyakan? Kesannya Dewan itu pengencet (penakut)," kritik Tuah. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved