TPP ASN Terancam Dipangkas, Pemprov Kaltim Siapkan Penyesuaian Menyusul Berkurangnya Dana Transfer

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah melakukan simulasi penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Salah satu langkah yang menjadi pembahasan adalah evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengevaluasi TPP ASN yang berpotensi akan dipangkas. 

Namun, langkah ini tidak akan diambil secara sepihak tanpa melibatkan seluruh ASN dalam prosesnya. 

Baca juga: Daftar Pernyataan Gubernur termasuk Rudy Masud Usai Temui Menkeu Protes Pemangkasan TKD

"Ya, tapi kan kita harus berdiskusi dengan seluruh ASN. Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan," ujar Seno Aji. 

Rencana evaluasi TPP ini menjadi respons atas pemangkasan anggaran transfer dari pusat. 

Berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, alokasi dana untuk Kaltim mengalami penurunan drastis. 

Provinsi penghasil batu bara ini hanya akan menerima dana sebesar Rp2,49 triliun untuk tahun depan. 

Seno menegaskan bahwa evaluasi TPP tidak hanya akan menyasar ASN tingkat menengah ke atas saja. 

Menurutnya, semua ASN tanpa terkecuali akan dievaluasi TPP-nya sebagai bagian dari upaya penyesuaian anggaran daerah menghadapi kondisi keuangan yang menantang. 

Meskipun evaluasi akan dilakukan menyeluruh, Seno memberikan kepastian bahwa TPP guru tidak akan
tersentuh kebijakan pemangkasan.

Ia menyebut bahwa guru menjadi bagian yang dikecualikan mengingat peran strategis mereka dalam sektor pendidikan. 

Ketika ditanya apakah TPP guru juga akan mengalami pemangkasan, Wakil Gubernur Kaltim itu memberikan jawaban tegas. 

"Kalau kemungkinan itu yang kita akan tidak lakukan evaluasi, karena kan guru kan jumlahnya juga tidak
begitu signifikan," jelasnya. 

Seno menambahkan bahwa TPP guru harus tetap dipertahankan karena merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim. Artinya, meski anggaran daerah mengalami tekanan, komitmen terhadap kesejahteraan guru tidak akan dikurangi.