TribunKaltim/

Duh, Ternyata Sampai Saat Ini MBS Belum Juga Masukkan Permohonan Izin Lingkungan Transmart

“Kami sudah beri arahan, dia (MBS) harus menggunakan Amdal. Kami tunggu sampai hari ini belum ada dokumen yang masuk,” kata Yama, sapaan Nurrahmani.

Duh, Ternyata Sampai Saat Ini MBS Belum Juga Masukkan Permohonan Izin Lingkungan Transmart
TRIBUN KALTIM/ANJAS PRATAMA
Stiker dari Satpol PP Samarinda di Lahan Transmart Samarinda, Senin (30/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hingga pertengahan pekan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda belum menerima permohonan izin lingkungan, dari Perusda Melati Bhakti Satya (MBS).

Diketahui, Perusda milik Pemprov Kaltim tersebut diwajibkan mengurus Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) sebelum membangun gedung Transmart di Jalan Bhayangkara.

Kepala DLH Samarinda, Nurrahmani mengungkapkan, pihaknya masih menunggu masuknya permohonan sekaligus syarat pendukung pembuatan Amdal.

“Kami sudah beri arahan, dia (MBS) harus menggunakan Amdal. Kami tunggu sampai hari ini belum ada dokumen yang masuk,” kata Yama, sapaan Nurrahmani.

Belum ada satupun berkas yang disodorkan MBS, membuat DLH hanya bisa menunggu.

“Ya kita tunggu saja. Apa yang bisa kita lakukan kalau belum ada berkas yang masuk? September lalu kami sudah beri arahan, harus Amdal. Tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut dari MBS,” ujar Yama.

Padahal, Amdal menjadi satu dari sekian persyaratan yang harus dimiliki pengusaha, untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lainnya.

Yama juga menegaskan, DLH tidak ingin menerima berkas persyaratan secara terpisah.

Lantaran, DLH hanya diberi batas waktu 125 hari untuk menerbitkan izin lingkungan, terhitung sejak berkas dimasukkan.

“Menuju Amdal itu banyak tahapannya. Ada kerangka acuan, sampai kajian publik dan lain-lain. Nah, kami maunya itu diserahkan sekaligus. Bukan sepotong-sepotong, sehingga kami langsung memproses paling lambat 125 hari,” urai Yama.

Begitu semua berkas dan permohonan masuk, kata Yama, DLH bersama tim khusus yang berasal dari lintas instansi akan memeriksa dokumen yang akan disodorkan MBS, tersebut.

“Masuk, kita periksa, kemudian kita minta mereka memerbaiki kalau ada yang kurang, dan mereka masukkan lagi,” kata Yama.

Selain sejumlah dokumen tadi, untuk menerbitkan izin lingkungan juga harus melalui sidang komisi.

“Nanti saya yang memimpin kalau sidang komisi,” ujar Yama. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help