Airlangga Dipanggil Jokowi, Begini Jawabannya Soal Kemungkinan Gantikan Setya Novanto
Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ke Istana Presiden, Senin (20/11/2017) siang.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ke Istana Presiden, Senin (20/11/2017) siang.
Ditemui usai pertemuan, Airlangga yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar itu mengaku tak membahas kondisi partainya dengan Presiden Jokowi.
"Ngobrolnya tentang kerjaan," ujar Airlangga.
Ketika wartawan menanyakan apakah Airlangga siap menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia menjawab, bergantung kebijakan Presiden Jokowi.
"Saya kan pembantu presiden dan kader partai. Pertama saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada bapak (Jokowi)," ujar Airlangga.
Meski demikian, ia berpendapat bahwa memang harus ada upaya penyelamatan Partai Golkar.
Diketahui, sang Ketua Umum, Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara korupsi proyek e-KTP. Ia juga sudah resmi ditahan di rumah tahanan KPK.
"Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai," ujar dia.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga menjelaskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar, Selasa (21/11) besok membahas sejumlah masalah yang menjerat partai berlambang pohon beringin tersebut.
Termasuk siapa calon yang mungkin mengganti posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
"Insya Allah, banyak orang menghendaki begitu untuk kepentingan partai dan juga merespon aspirasi publik," kata Andi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (20/11/2017).
Sementara itu politikus Golkar yang dipecat Novanto, Yorrys Raweyai menjelaskan, soal siapa yang berhak menjabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar menggantikan Novanto.
"Besok ada pleno kan, pertama di pleno itu menonaktifkan ketum kemudian setelah itu tahapan berikut, membicarakan tentang siapa akan menjabat sebagai Plt untuk mengantar kepada Munas," katanya.
Menurutnya, jika sesuai dengan AD/ART Partai Golkar maka yang mungkin menggantikan Novanto adalah Nurdin Halid yang menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar.
"Kalau kita bicara sesuai adart dan tata kerja ya ketua harian. Itu kan jelas kalau ketua umum berhalangan maka ketua harian akan menggantikan, itu mekanisme formal jadi itu tidak usah dibicarakan lagi kan," katanya.
