Rusman Sebut Kadisdik Kaltim Usulkan Tambah Insentif Rp 1 Juta untuk Guru SMA dan SMK
KETUA Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Rusman Ya'qub mengaku belum memiliki data terkait kebutuhan anggaran untuk guru honor di Kaltim.
TRIBUNKALTIM.CO - KETUA Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Rusman Ya'qub mengaku belum memiliki data terkait kebutuhan anggaran untuk guru kontrak/honor di Kaltim. Untuk mengetahui persoalan nasib guru kontrak, Komisi IV akan menghimpun data jumlah guru dan mengundang semua pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kaltim.
"Terus terang, kalau jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk guru kontrak (honorer) saya belum tahu," ungkap Rusman kepada Tribun, Kamis (30/11).
Justru, menurut Rusman, saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kaltim, pernah diusulkan tambahan dana insentif untuk guru SMA/SMK. "Malah waktu itu usul, mengajukan tambahan insentif guru SMA/SMK Rp 1 juta," kata Ketua DPW PPP Kaltim ini.
Baca: Kadisdik Kaltim Janji tak Pecat Guru Honor, Sebut Dirinya Bukan Mesin Uang
Persoalan kontrak guru honor yang akan habis masa kerjanya pada akhir Desember 2017, dia berharap seharusnya Diknas Kaltim memiliki data base jumlah guru yang berstatus pegawai dan guru berstatus honor.
"Kemudian berapa jumlah guru SMA/SMK yang dibutuhkan se Kaltim. Kan selama ini, guru pegawai lebih banyak di kota, sementara di daerah mungkin masih kekurangan," tuturnya.
Komisi IV akan membuat analisa kebutuhan guru di Kaltim dengan jumlah komposisi guru pegawai dan honor serta jumlah sekolah. "Standarnya setiap sekolah berapa guru yang dibutuhkan? Kalau jumlahnya saja masih kurang, buat apa dihentikan kontraknya?" tegas Rusman.
Baca: Mantan Pelatih Persipura Tertarik Menukangi Persiba Balikpapan di Liga 2
Menurut dia, jika memang persoalan mendasar terkait kemampuan keuangan yang kurang mencukupi, bisa dibahas jauh sebelum pembahasan anggaran diketok (disahkan).
"Inikan anggaran sudah disahkan. Tetapi, tiba-tiba muncul gejolak nasib guru honor yang masa kontraknya akan habis. Ini akan menimbulkan efek masalah baru lagi," sindirnya.
Beberapa sekolah SMA/SMK yang menggunakan jasa guru honor dikhawatirkan bakal mengganggu proses belajar mengajar.
Baca: Diincar Sejumlah Klub, Gelandang Borneo FC Asal Brasil Ini Belum Pikirkan Masa Depannya
"Pasti akan berdampak proses belajar mengajar. Cuma Komisi IV kan belum pegang datanya. Nanti kalau kami sudah punya data, mungkin saja akan ada sekolah yang akan kekurangan guru. Bagaimana proses belajar mengajarnya siswa nanti, kalau banyak guru honor yang diputus kontraknya," pungkas Rusman. (*)