TribunKaltim/

Dr M Adib Khumaidi Sekjen PB IDI

KLB Difteri: Alokasi Anggaran Pencegahan Penyakit Selayaknya Makin Diperbesar

Mengobati pernyakit adalah tindakan baik, tetapi mencegah penyakit jauh lebih baik agar Kejadian Luar Biasa (KLB) serangan difteri tidak berulang.

KLB Difteri: Alokasi Anggaran Pencegahan Penyakit Selayaknya Makin Diperbesar
RS Sari Asih
Dokter Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT, Sekretaris Jenderal IDI 

KEJADIAN luar biasa (KLB) difteri  yang menyebar sangat luas serta memakan banyak korban memunculkan rasa heran sekaligus beragam pertanyaan dari masyarakat. Mengapa jenis penyakit yang dianggap sudah lama “tidur” ini, mendadak muncul dan dalam waktu singkat menyebar di 28 provinsi sekaligus menelan 38 orang meninggal serta 600 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit.

Sistem kewaspadaan dini  terhadap difteri ini tentunya sudah ada tetapi seperti tidak efektif. Ancaman difteri terjadi pasang surut, sebelum tahun 1990 sudah terjadi tetapi akhirnya teratasi sehingga di tahun tersebut dinyatakan bebas. Pada tahun 2013, kembali muncul tapi lagi-lagi berhasil diatasi. Namun di penghujung tahun 2017 difteri kembali muncul bahkan dengan jumlah korban yang cukup banyak.

Sangat difahami bila masyarakat banyak yang mempertanyakan kejadian difteri ini, karena seharusnya penyakit ini sudah tidak muncul lagi apalagi pada tingkat kejadian luar biasa. Selain itu, muncul pula pertanyaan bahwa difteri adalah jenis penyakit mematikan namun jenis penyakit ini sebenarnya masuk dalam Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Epidemi difteri akan terus berlanjut dan menjadi endemis di suatu daerah atau bahkan terjadi KLB jika cakupan imunisasi rutin rendah dan pengelolaan rantai dingin vaksin tidak adekuat  (cold b ox). Selain status imunisasi , faktor lingkungan rumah  juga dapat mempengaruhi. Beberapa aspek terkait dengan faktor ini yaitu kepadatan rumah, hunian kamar tidur, ventilasi  dan pencahayaan alami serta adanya sumber penularan.

Disisi lain, KLB difteri ini memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita semua, ibarat menjadi kunci pembuka kotak pandora problematika pelayanan kesehatan di Indonesia. KLB juga membuktikan bahwa masih ada kekurangtepatan tata kelola  program-program pemerintah dalam sub sistem upaya pelayanan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional.  Analoginya: saat ini kita bertindak bagaikan petugas ‘pemadam kebakaran’.  Dimana petugas kesehatan atau dokter hanya bertindak atau mengobati ketika wabah atau sakit itu datang.

Upaya – upaya untuk mewujudkan paradigma sehat masih belum maksimal diupayakan terutama  langkah-langkar proaktif dalam upaya preventif dan promotif . Khususnya upaya dalam menjaga jangan sampai sakit difteri muncul kembali. Oleh karena itu,  tidak berlebihan bila ada sebagian masyarakat  mengatakan bahwa kasus KLB difteri ini.  Menjadi sorotan tajam terhadap kinerja program pemerintah di bidang kesehatan .

Dokter Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT, Sekretaris Jenderal IDI
Dokter Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT, Sekretaris Jenderal IDI (RS Sari Asih)

Apa yang terjadi saat ini sebenarnya akibat  ketidak seimbangan dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Kementerian Kesehatan lebih focus pada pelayanan kuratif ( UKP ). Informasi dari berbagai National Health Account ( NHA) maupun Distric Health Account (DHA) yang melihat kategori pengeluaran pada tingkat nasional maupun kabupaten/ kota yang selalu menunjukkan pengeluaran untuk kegiatan Preventif dan promotif (UKM) yang kecil. Pada penelitian NHA tahun 2014 misalnya selama 4 tahun terakhir, angka itu berkisar 10 – 15 %

Saat ini dana APBN untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu sangat tinggi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyembuhan atau perawatan pasien tidak murah apalagi pada kondisi penyakit katastropik yang membebani  ( 33,62% dari total beban rujukan Rp 45,47 triliun ). Misalnya pasien gagal ginjal, harus cuci darah seumur hidup. penyakit jantung, kanker, stroke , thalassemia, cirrhosis hepatitss, leukemia dan haemofilia. Sungguh tak terkirakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

Indonesia sudah sejak lama menerapkan strategi pelayanan kesehatan primer dan esensial untuk mengatasi masalah kesehatan penduduk dan masyarakat Indonesia. Puskesmas bersama posyandu pernah menjadi kunci sukses dalam cakupan KB, imunisasi dan gizi balita . Di era JKN terjadi transformasi pelayanan di Puskesmas dimana Puskesmas sebagai FKTP BPJS yang diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kesehatan untuk 144 diagnosis penyakit (UKP).

Dengan berubahnya orientasi ke arah UKP membuat tupoksi utama dalam mengedepankan preventif dan promotif tidak dapat berjalan maksimal demikian pula pembinaan wilayah dan UKM juga tidak bisa berjalan dengan baik. Itu belum ditambah lagi pembebanan kepada Puskesmas dengan banyak target seperti SPM, RPJMN, SDG’s dan lain-lain dimana setiap target disertai dengan laporan yang memberatkan Puskesmas. Sementara Puskesmas sendiri juga sangat kekurangan tenaga UKM.

Halaman
12
Editor: Priyo Suwarno
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help