Pilgub Kaltim 2018

Tak Ingin Kasus DKI Terulang, SBY Minta Presiden Tangani Kriminalisasi Kader Demokrat di Samarinda

Menurut SBY kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang merupakan lanjutan dari yang dialami Demokrat di Pilkada Jakarta 2017 lalu.

istimewa
Bakal Calon Gubernur Kaltim, Syaharie Jaang menerima surat rekomendasi dari Ketu Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang ?Yudhoyono didampingi Sekjen DPP Hinca Panjaitan, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/11) pekan lalu 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - ‘Emergency meeting’ yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta.

SBY melalui keterangan yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengakui rapat darurat itu dilaksanakan terkait kriminalisasi kadernya yang kini menjabat sebagai Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

Diketahui Syaharie Jaang akan maju dalam Pilgub Kalimantan Timur 2018 bersama Walikota Balikpapan, Rizal Effendi.

Menurut SBY kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang merupakan lanjutan dari apa yang dialami Partai Demokrat di Pilkada Jakarta 2017 lalu.

“Perlakuan tidak adil ini bukan pertama yang dialami Partai Demokrat," kata SBY melalui keterangan tertulis yang dibacakan Hinca.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat akan membuka “emergency meeting” di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018) malam.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat akan membuka “emergency meeting” di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018) malam. (Tribunnews.com/ Rizal Bomatama)

Ia mengungkit peristiwa yang terjadi dalam Pilkada DKI.

Saat itu, Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat sebagai Calon Wakil Gubernur DKI mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono dilaporkan ke pihak kepolisian bersama suaminya.

Proses hukum tersebut bergulir hingga Pilkada selesai sehingga menggerus elektabilitas Partai Demokrat.

“Toh sampai hari ini kita tidak tahu kapan mulai dan akhirnya kasus itu. Tapi pada akhirnya kami mengakui hasil dari Pilkada Jakarta,” lanjut dia.

Dalam rapat khusus itu SBY juga menyinggung tuduhan Antasari Azhar kepada SBY dan aksi unjuk rasa yang menyasar kediaman pribadi SBY di Kuningan, Jakarta Selatan.

“Kami sudah laporkan tuduhan Antasari Azhar itu kepada kepolisian dan prosesnya tidak diketahui sampai sekarang. Begitu juga dengan aksi unjuk rasa yang melanggar hukum di kediaman Ketum,” tegas SBY.

SBY juga masih ingat tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya yang disebut sebagai penyandang dana aksi massa 411 dan 212.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) saat berbincang sebelum rapat tertutup terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 di kantor kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) saat berbincang sebelum rapat tertutup terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 di kantor kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/2018). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

“Padahal faktanya tak ada sama sekali,” ungkap SBY.

Karena itu, dalam keterangan tertulis itu SBY juga meminta Presiden Jokowi untuk memberi atensi atas kasus tersebut

Saat itu, Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat sebagai Calon Wakil Gubernur DKI mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono dilaporkan ke pihak kepolisian bersama suaminya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved