Ada Rudy Mas'ud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah

TRIBUNKALTIM.CO - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat 18 Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).

Termasuk dalam daftar 18 Gubernur seluruh Indonesia yang memprotes kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud.

Dari pantauan di Kemenkeu, Gubernur Kaltim Rudy Masud dan sejumlah Gubernur lainnya termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution; Gubernur Aceh, Muzakir Manaf hingga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB.

Sementara Menkeu Purbaya terlihat tiba di kantornya sekitar pukul 09.14 usai bertemu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk membahas anggaran TKD yang diprotes oleh para Gubernur seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Baca juga: Kalimantan Timur Terancam Krisis Fiskal, Dana Transfer 2026 Hanya 2,4 Triliun

Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD yang dilakukan Kementerian Keuangan.

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen , itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly, Selasa (7/10/2025).

Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. 

Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," katanya.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil. 

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya.

Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan.

Penurunan anggaran TKD 2025 membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.