Jembatan Ganggu DAS dan Lalu Lintas Sungai AMNK Diminta Patuhi DLHD Malinau

Pemerintah akan memberikan izin kepada AMNK untuk membangun jembatan apabila, jembatan yang akan dibangun dengan rangka baja

Jembatan Ganggu DAS dan Lalu Lintas Sungai AMNK Diminta Patuhi DLHD Malinau
TRIBUN KALTIM / DOAN PARDEDE
Bus Damri jurusan Tanjung Selor-Malinau sedang melintas di jalan Trans Kaltara, Senin (10/5/2016). Dengan adanya bus Damri ini, ongkos angkutan turun hingga mencapai tiga kali lipat. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Jembatan beronjong dengan lapisan beton yang dibangun oleh PT Artha Marth Naha Kramo (AMNK) salah satu perusahaan tambang di Malinau yang jebol diterjang banjir beberapa waktu lalu, rencananya akan kembali dibangun. Padahal, pembangunan jembatan itu sebelumnya sudah menuai permasalahan antara pemerintah dengan pihak perusahaan.

Pemerintah akan memberikan izin kepada AMNK untuk membangun jembatan apabila, jembatan yang akan dibangun berupa jembatan dengan konstruksi rangka baja. Akan tetapi, jembatan yang akan dibangun sekarang sama dengan jembatan yang tersapu banjir sebelumnya. Sehingga, pemerintah tidak memberikan izin pembangunan jembatan.

Hingga sekarang, AMNK belum juga mendapatkan izin pembangunan jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, dan Kawasan Pemukiman (DPU PRPKP) Malinau. Namun, pada perjalanannya, AMNK tetap bersikukuh membangun jembatan tersebut. Hal ini terlihat dari aktifitas perusahaan di lokasi pembangunan jembatan dengan melakukan pengurukan.

Pembangunan jembatan beronjong ini akan mengubah fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Malinaupun bereaksi dengan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada AMNK untuk segera dipenuhi. Salah satu rekomendasi DLHD yakni mengembalikan fungsi sempadan Sungai Malinau minimal 100 meter dan melakukan reklamasi dan revegetasi di muara Sungai Sidi.

Ketua Lembaga Pemuda Peduli Malinau (LPPM) Steven Y Lufung mengatakan, aktifnya AMNK saat ini telah menimbulkan permasalahan. Seperti, adanya laguna yang berlokasi pada sempadan Sungai Sidi dan Sungai Malinau yang terganggu akibat aktifnya AMNK. Hal ini diungkap DLHD melalui rekomendasinya.

"Kita meminta kepada AMNK untuk menjalankan seluruh rekomendasi DLHD. Jangan kemudian memaksakan pembangunan jembatan beronjong itu. Padahal, izin belum diberikan pemerintah. Kalau tetap dilaksanakan artinya, pembangunan itu ilegal. Pemerintah bisa menyetop pembangunan jembatan itu," jelasnya.

"Jangankan sekarang. Memang sejak dulu, sebelum jembatan pertama yang saat ini sudah hancur diterjang banjir itu memang sudah bermasalah. Sekarang, malah mau membuat masalah baru lagi. Perusahaan harus taat aturan. Jangan semena-mena melaksanakan aktifitas. Kalau terus dilakukan, maka akan berbenturan dengan hukum," paparnya.

Persoalan perubahan arus sungai saat jembatan itu dibangun, kata Steven, membahayakan para pengendara perahu di sungai tersebut. Hingga saat ini, beber Steven, Sungai Malinau dan Sungai Sidi masih kerap digunakan masyarakat hilir mudik menggunakan perahu ketinting. Hal ini dijadikan alasan pemerintah melarang AMNK membangun jembatan.

"Kalau jembatan rangka baja, masyarakat tidak terganggu saat menggunakan perahu. Kalau jembatan beronjong ini, masyarakat harus melalui terowongan jembatan yang sangat membahayakan. Bahkan, menurut informasi sudah ada perahu karam akibat melewati terowongan. Aliran sungai juga berubah dengan adanya jembatan itu," jelasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help