Bappebti Kaji Bitcoin Masuk Bursa, BI: Bukan Alat Pembayaran yang Sah

BI ikut berkomentar terkait rencana Bappebti yang berencana memperdagangkan mata uang digital bitcoin di bursa berjangka.

Bappebti Kaji Bitcoin Masuk Bursa, BI: Bukan Alat Pembayaran yang Sah
The Age
Bitcoin 

TRIBUNKALTIM.co - Bank Indonesia (BI) ikut berkomentar terkait rencana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berencana memperdagangkan mata uang digital bitcoin di bursa berjangka.

Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI bilang hal tersebut merupakan wewenang Bappebti.

"Posisi BI sudah jelas bahwa bitcoin bukan sebagai alat pembayaran yang sah," kata Agusman kepada kontan.co.id, Kamis (11/1).

Baca: Warren Buffett Enggan Investasi di Bitcoin dan

Baca: Di Indonesia Tidak Dianjurkan, Warga Venezuela Justru Andalkan Bitcoin untuk Bertahan Hidup

Baca: Endus Adanya Penyalahgunaan Ini, BI Larang Transaksi Bitcoin di Indonesia Mulai Tahun 2018

BI menurut Agusman sudah mengatur mengenai bitcoin di beberapa PBI. Di antaranya adalah PBI penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan PBI teknologi finansial.

Apakah tahun ini BI akan mengeluarkan aturan khusus mengenai mata uang digital, Agusman belum merinci lebih lanjut.

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membuka peluang perdagangan mata uang kripto bitcoin di Indonesia. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah melihat kesempatan yang besar pada perdagangan produk ini.

Kepingan Bitcoin
Kepingan Bitcoin ()

Baca: Baru Terungkap Ternyata Pria Ini Penemu Bitcoin

Baca: Wuih, Harga Bitcoin Tembus Rp100 Juta, Tapi IMF Peringatkan Bahayanya Uang Digital]

Baca: Bitcoin Senilai Rp 63 Miliar Dicuri

"Untuk bitcoin sedang kami bahas, kami sudah dapat arahan dari Pak Bachrul (Kepala Bappebti), dan bursa serta kliring sedang dipersiapakan untuk diskusi bitcoin," jelas Dharmayugo kepada media dalam agenda Market Review 2017 dan Outlook 2018 PT Bursa Berjangka Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut Dharmayugo, diskusi antara bursa derivatif komoditas dan Kliring Berjangka Indonesia direncanakan pada Januari ini. Hasilnya akan digunakan sebagai rujukan untuk Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bisa mengizinkan perdagangan bitcoin di bursa.

"Kami belum membahas sampai mengenai kontrak fisiknya, tapi masih dalam tahap pembahasan yang detail untuk kontrak berjangka," jelas Dharmayugo.(*)

Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help