Ditanya Soal Pilkada di Kaltim, Kodam VI Mulawarman Beri Tanggapan Begini
Untuk tahun ini Pilkada Kaltim akan selenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
Penulis: Budi Susilo | Editor: Januar Alamijaya
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Menjelang detik-detik pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Bupati tahun 2018 di Kalimantan Timur, Kodam Mulawarman akan bergandengan dengan kepolisian untuk melakukan pengamanan.
Letkol Kolonel Kavaleri Dino Martino, Kependam VI Mulawarman saat ditemui Tribunkaltim.co di Media Center Jalan Tanjung Pura IV Kota Balikpapan, Rabu (23/1/2018) siang.
Ia menjelaskan, pemilihan kepala daerah berdasarkan pengalaman selalu ramai. Ada pihak yang berbeda pendapat. Terkadang berujung pada tindakan yang sangat tidak diharapkan.
Baca: Nah Loh, Sandiaga Uno Dipanggil Polisi Lagi, Terkait Penggelapan Tanah
Karena itu, sebagai langkah antisipasi dan siap siaga, pengamanan lebih diperketat, dilakukan secara maksimal. Upaya ini demi menciptakan situasi kondisi yang aman damai.
Untuk tahun ini Pilkada Kaltim akan selenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
Harapan terbesar Kodam Mulawarman bahwa proses pilkada bisa berjalan lancar, suksesi pergantian kepemimpinan berlangsung baik dan normal.
Baca: The Shape of Water Raih 13 Nominasi di Ajang Piala Oscar 2018
"Kami akan bersama kepolisian menjaga. Semua daerah tentu saja ada personil yang siap mengamankan," ungkapnya.
Berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, peran TNI sudah jauh hari melakukan fungsi intelejen di berbagai daerah. Melakukan penelitian, pengamatan dan penguasaan medan geografis.
Saat nanti ditemukan hal-hal yang dicurigai tentu segera ditindak supaya tidak terjadi saat pelaksanaan Pilkada. Proses pengamanan yang dilakukan bersifat rahasia. Secara kasat mata tidak ada, namun sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat.
Baca: Kuliah di Tempat yang Sama, Anak Bill Gates dan Steve Jobs juga Terlibat Persaingan Seru
Dia pun menambahkan, secara tegas institusi Tentara Nasional Indonesia dalam proses Pilkada di Kaltim sifatnya netral. "TNI dan Polri disuruh netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis," tegasnya.
Diwajibkan tidak boleh mendukung ke satu kandidat tertentu. Jika ditemukan ada keberpihakan maka dianggap melanggar aturan yang sanksi secara tegas akan dipecat dari kesatuan.