Pemkab Nunukan Diharapkan Atasi Kewarganegaraan Ganda Warga Perbatasan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kewarganegaraan ganda sejumlah warga perbatasan Republik Indonesia- Malaysia di Kabupaten Nunukan dinilai sebagai potensi ancaman yang harus segera ditanggulangi.

Kasubdit SDM Dikomduk Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Kol Inf Purwanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan bisa mengatasi persoalan kewarganegaraan ganda ini melalui pembinaan komponen pendukung pertahanan negara.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus mampu menitikberatkan pada kesiapsiagaan peran sumber daya manusia.

Hal ini untuk memastikan masyarakat perbatasan memiliki identitas yang legal sebagai warga negara Indonesia.

Baca juga:

Jadwal Pelaksanaan Piala Gubernur Kaltim Diundur, Ini Alasannya

Pantau Langsung Perempat Final Piala Presiden, Luis Milla Terekam dalam Momen Kocak Ini

Tertinggal 25 Poin, Statistik AC Milan Ternyata Lebih Baik dari Napoli dan Juventus dalam Hal Ini

"Karena Pemerintah Kabupaten Nunukan yang memiliki data. Melalui instansi Dukcapil, pastikan mereka miliki KTP. Selanjutnya kita sinergi untuk mengatasi itu," katanya.

Warga perbatasan memiliki identitas kewarganegaraan ganda dengan pertimbangan kemudahan memenuhi kebutuhan hidup dari negara tetangga.

Mereka juga harus dihargai dengan segala pertimbangan geografis serta kondisi saat ini, dimana aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar lebih mudah didapatkan dari Malaysia.

Menurutnya, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dengan menancapkan dalam dalam jiwa nasionalis yang patriotis.

"Ini juga sebagai representasi Undang- Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ketika kita terpolarisasi semangat itu, kecil kemungkinan ancaman pertahanan itu terjadi,” katanya.

Baginya, butuh menanamkan nasionalisme sejak dini untuk pembangunan sistem pertahanan negara dan pemberdayaan potensi pertahanan.