Plt Walikota: Maret Ini Anggaran Bawaslu dan KPU Tarakan Cair

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Sampai saat ini, anggaran operasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan dari Pemkot Tarakan belum cair.

Melihat kondisi ini, Gubernur Provinsi Kaltara Irianto Lambrie menyarankan agar Pemkot Tarakan, terutama walikota Tarakan, lebih baik meminjam atau utang dana di bank pemerintah.

“Saya sudah sarankan untuk pinjam ke bank daerah, kalau swasta bunganya gede. Kepala daerah dan kepala rumah tangga itu sama. Masak membiarkan anak istri kita kelaparan. Yah minimal ngutang untuk mencukupi kebutuhan,” ujar Irianto Lambrie.

Menanggapi saran dari Gubernur Kaltara, Plt Walikota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengungkapkan bahwa rencananya Maret ini anggaran Bawaslu dan KPU Kota Tarakan sudah masuk dan akan segera dicairkan.

“Nanti bulan ini, sudah masuk anggarannya dan kita cairkan segera anggaran tersebut. Kita belum tahu berapa besaran anggaran yang akan kita cairkan. Sebab kita belum tahu berapa puluh miliar nantinya
anggaran yang masuk ke kita,” ujarnya, Jumat (2/3/2018), di Vip Room Bandara Juwata Tarakan.

Pria yang akrab disapa Arief menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk membayarkan sisa anggaran yang telah ditetapkan bagi Bawaslu dan KPU Kota Tarakan.

“Kita pasti menyelesaikan permasalahan anggaran ini, karena kita menginginkan Pilkada Tarakan harus berjalan,” katanya.

Polemik ini terjadi, karena sudah dua bulan ini sisa anggaran Bawaslu dan KPU Kota Tarakan belum dicairkan.

Akibat belum dicairkan, dua bulan pegawai Bawaslu, Panswalu kecamatan hingga Petugas Pengawas
Lapangan (PPL) belum gajian.

Melihat kondisi ini akhirnya Bawaslu Provinsi Kaltara mengambil sikap tegas, apabila dalam waktu dekat ini anggaran Bawaslu Kota Tarakan belum juga dicairkan Pemkot Tarakan, pihalnya akan mengancam
untuk menghentikan pengawasan di Pilkada Tarakan.

Bukan itu saja, Ketua Bawaslu Kota Tarakan Sulaiman mengakui, sudah dua bulan ini pegawai bawaslu, panwascam hingga PPL belum mendapatkan gaji. Hal ini dikarenakan sisa anggaran Bawaslu belum dicairkan Pemkot Tarakan.

“Mereka mempertanyakan hal ini, karena ini sudah urusan dapur mereka. Apalagi gaji mereka sudah kecil, lambat lagi. Kalau besar tidak masalah, ini tersendat-sendat. Hal Ini mempengaruhi kinerja mereka, walaupun tidak signifikan.

Sulaiman mengatakan, belum dicairkannya anggaran ini juga mempengaruhi kegiatan operasional pihaknya. Mulai dari surat menyurat, print, dan lainnya. Termasuk snack bagi para pegawai yang bekerja di Bawaslu Kota Tarakan. (*)