Menpan Bakal Menolak Usulan CASN Daerah dengan Belanja Pegawai di Atas 50 Persen
Selain melihat komposisi belanja dalam APBD, Menpan RB akan memprioritaskan penambahan tenaga guru dan tenaga kesehatan di daerah
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kran moratorium penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kementerian/Lembaga kemungkinan bakal mulai dibuka sepenuhnya tahun 2018 ini.
Kabupaten/Kota maupun provinsi di Tanah Air kemungkinan besar bakal kebagian. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur lagi-lagi menjelaskan, kementerian/lembaga termasuk daerah diberi formasi berdasarkan kebutuhan dan arah pembangunan daerah itu.
Namun yang terpenting dari hal itu ialah komposisi APBD. Menpan RB Asman Abnur jelas menolak usulan pengadaan CASN daerah yang komposisi belanja pegawainya lebih dari 50 persen.
"Kalau kebanyakan pegawai, uang untuk membangun jalan dan infrastruktur lain, sudah habis untuk belanja pegawai," kata Asman kepada Tribun, di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (19/3/2018).
Selain melihat komposisi belanja dalam APBD, Menpan RB akan memprioritaskan penambahan tenaga guru dan tenaga kesehatan di daerah. "Termasuk dokter spesialis," ujarnya.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menjelaskan, selain sudah mendapat prioritas dari Menpan RB, Pemprov Kalimantan Utara dalam komposisi APBD-nya relatif masih baik. Belanja langsungnya di kisaran 70 persen. "Belanja pegawai kita berkisar 25-26 persen. Jadi masih bisa," katanya.
Bupati Bulungan Sudjati sedikit pesimistis. Pasalnya, selain keuangan Pemkab yang dilanda badai defisit, komposisi belanja pegawainya sudah lebih 50 persen. "Persisnya 55 persen. Tetapi kita tetap coba usul dan konsultasikan ke Kemenpan RB. Kita usulkan, kemarin sekitar 220 kuota," ujarnya.
Jika Menpan RB mengurangi sedikit kuota formasi Pemkab Bukungan karena komposisi APBD-nya yang terlanjur timpang antara belanja pegawai dan belanja langsung, Bupati Bulungan tidak mempermasalahkannya.
"Yang jelas kita masih kurang pegawai, karena banyak yang pindah mutasi ke Pemprov. Kami sudah susun detil kebutuhan, sekitar 220 itu," kata Bupati. (*)
