Gubernur Kaltara : WTP Itu Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban
Meraih opini WTP perlu gerak dan kemauan kepala daerah dibantu aparatur pemerintahan daerah.
lihat foto
Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Selain Pemprov Kalimantan Utara, Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau sudah pernah mencicipi opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta kepada tiga pemerintah daerah di provinsi bungsu ini dituntut bisa meraih opini WTP dari BPK atas laporan keuangannya.
"WTP sebetulnya bukan prestasi. Tetapi kewajiban. Karena mengelola anggaran itu adalah salah satu bagian penting dalam pelaksanaan anggaran," kata Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Senin (9/4/2018) dalam serah terima memori jabatan Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Utara di gedung gabungan dinas pemprov, Jalan Rambutan, Tanjung Selor.
Baca: Bulan Depan Bandara Samarinda Beroperasi, Ini Tanggapan dari Pengusaha
Meraih opini WTP perlu gerak dan kemauan kepala daerah dibantu aparatur pemerintahan daerah. Contohnya Pemprov Kalimantan Utara saat pertama kali diaudit oleh BPK, langsung bisa meraih opini WTP.
Sejarah audit BPK terhadap daerah otonomi baru di Tanah Air, hanya Kalimantan Utara yang mampu mengukir opini WTP. Beberapa daerah otonomi baru bahkan mendapat opini disclaimer, tidak wajar, dan bahkan cenderung ketika diaudit muncul permasalahan hukum.
"Waktu itu saya masih Pj Gubernur. Jadi kuncinya adalah kemauan dari kita kepala daerah. Pengalaman di Kaltim juga ketika saya dipercaya jadi Sekda, alhamdulilah, kita mau dapat WTP dan bisa," ujarnya.
Irianto meminta semua organisasi perangkat daerah tidak takut jika BPK datang.
Baca: Nah Loh, Pemain Manchester United Ini Tercyduk Ludahi Lambang Manchester City
"Kalau ada masalah kita komunikasikan. Yang penting tidak ada mark up, tidak ada fiktif, dan semuanya sesuai aturan perundang-undangan," katanya.
Anggota VI BPK RI yang juga mantan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengemukakan, periode 2009-2018 BPK RI sudah sebanyak 70 persen lebih pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mengantongi opini WTP.
Baca: Raffi Ahmad Ketiban Sial Usai Video Goyangnya dengan Ayu Ting Ting Dikomentari Nagita
"Artinya cukup banyak peningkatan. Dulu ketika periode 2009 masih sekitar 30 persen yang bisa meraih opini WTP. Ini berkat pembinaan yang juga kami laksanakan," ujarnya.
