Organisasinya Disebut Dalam Sidang Rita Widyasari, Begini Tanggapan LAKI Kaltim
Waktu itu Edwin berkicau di persidangan bahwa LAKI telah menerima fee proyek. LAKI meminta fee karena dianggap telah berjasa
Penulis: Budi Susilo | Editor: Januar Alamijaya
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN – Organisasi masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalimantan Timur menyatakan telah menonaktifkan dua kadernya yang disebut terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Penonaktifan dua kadernya ini sudah dilakukan sejak lama.
Ketua Dewan Pengurus Daerah LAKI Kaltim, Nurdin Ismail, kepada Tribunkaltim menyatakan, sekarang ini ormas LAKI telah diisi orang-orang baru.
Kepengurusannya sudah berganti dan telah lakukan rapat kerja nasional di Kota Balikpapan.
Baca: Balikpapan Kekurangan Guru, Disdikbud Ajukan Ratusan Formasi Untuk CPNS
“Itu orang lama (yang disebut dalam persidangan), sudah saya ganti sejak lama, beberapa tahun yang lalu,” katanya pada Jumat (13/4/2018) melalui sambungan telepon selulernya.
Dia menegaskan, dua orang itu masuk dalam kepengurusan DPD LAKI wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keduanya sudah tidak aktif lagi menggeluti organisasi.
Sebelumnya, sebagaimana diwartakan memuat informasi ada pengumpulan uang fee yang disetorkan melalui lembaga Anti Korupsi Indonesia atau LAKI.
Baca: Setelah Heboh Puisi Sukmawati, Susi Pudjiastuti Juga Berpuisi: Nenek Moyang Kami Penakluk Lautan
Hal itu diungkapkan Edwin seorang pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini disampaikan dalam persidangan dugaan korupsi terdakwa Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari di Jakarta pada Rabu (11/4/2018).
Waktu itu Edwin berkicau di persidangan bahwa LAKI telah menerima fee proyek. LAKI meminta fee karena dianggap telah berjasa dalam mengusulkan proyek.
“Pak Fahrudin dengan Deny Ruslan itu dari LAKI. Mereka merasa bahwa mereka yang menggolkan proyek itu,” kata Edwin.
Melihat kabar ini, Nurdin memberikan tanggapan tegas, bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi LAKI tidak menyebut setiap kader diwajibkan untuk mencari proyek yang berhubungan dengan pemerintah daerah, yang menggunakan APBD dan APBN.
Baca: Pemkot Tunda Penerbitan Izin Guest House dan Homestay di Samarinda, Begini Tanggapan PHRI
