Balikpapan Kekurangan Guru, Disdikbud Ajukan Ratusan Formasi Untuk CPNS
Untuk moratorium guru PNS ini sudah empat tahun. Tapi informasinya tahun ini ada penerimaan CPNS termasuk didalamnya ASN Guru
Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Januar Alamijaya
TRIBUNKALTIM.CO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mengusulkan penerimaan guru PNS kepada Walikota Balikpapan melalui BPK SDMA.
Kepala Disdikbud Balikpapan Muhaimin, Jumat (13/4/2018), mengatakan, untuk tahun 2018 ini Disdikbud akan mengusulkan penerimaan guru yang PNS ke Walikota melalui BPK SDM yang selanjutnya dikirim ke Kementerian Kemengerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Baca: Pemkot Tunda Penerbitan Izin Guest House dan Homestay di Samarinda, Begini Tanggapan PHRI
Adapun jumlah guru PNS yang dibutuhkan untuk guru SD sebanyak 220 orang, sedangkan SMP 60 orang.
"Jadi jumlah keseluruhan 280 guru. Karena guru PNS kita kan ada yang purna tugas, meninggal dunia dan lainnya" katanya.
Baca: Pemkot Tunda Penerbitan Izin Guest House dan Homestay di Samarinda, Begini Tanggapan PHRI
Sebenarnya pengajuan 280 guru PNS itu bukan hanya untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah kekurangan guru tapi hanya mengkombinasi jumlah guru yang PNS dan Non PNS.
"Jadi sebetulnya kalau kita butuh guru yang PNS yang kita butuhnya kurang lebih 1.300 orang Jadi 1.200 untuk SD dan 200 untuk SMP," ujar Muhaimin.
Untuk sementara ini kekurangan guru ini masih di isi oleh guru guru non PNS. Saat ini jumlah guru PNS untuk SD 1.600 dan untuk SMP sekitar 400 guru.
Baca: Menguak 4 Fakta Leslie Grace, Penyanyi Cantik yang Diajak Duet Bareng Super Junior di Lagu Lo Siento
"Untuk moratorium guru PNS ini sudah empat tahun. Tapi informasinya tahun ini ada penerimaan CPNS termasuk didalamnya ASN Guru," ujar Muhaimin.
Ia pun berharap dari jumlah pengajuan minimal separuhnya direalisasi agar kekurangan guru ini bisa teratasi. Mengingat guru guru ini ada ketentuan yang tidak bisa digantikan oleh guru non PNS.
"Misalnya guru itu bisa menjadi PPTK dan guru itu juga bisa menjadi pejabat pengurus barang jadi semuanya harus PNS," katanya