Biaya Proyek Selalu Membengkak, IKA Undip Siap Bantu Verifikasi Pekerjaan Konsultan

Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap membantu pemerintah daerah untuk memverifikasi rancangan proyek yang dibuat konsultan perencana.

Penulis: Doan E Pardede |
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKA Undip Desmon Hastiono melantik Pengurus DPD IKA Undip Kaltim periode 2017 - 2021, resmi dilantik oleh di rumah jabatan Walikota Samarinda, Jalan S Parman, Sabtu (14/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap membantu pemerintah daerah untuk memverifikasi rancangan proyek yang dibuat konsultan perencana.

Hal ini diungkapkan Sarosa Hamongpranoto, Ketua DPD IKA Undip Provinsi Kaltim ketika ditemui usai pelantikan pengurus DPD IKA Undip di rumah jabatan Walikota Samarinda, Jalan S Parman, Sabtu (14/4/2018).

Kesanggupan ini disampaikan Sarosa menanggapi permintaan bantuan dari Penjabat (Pj) Walikota Samarinda Zairin Zain, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah kerap terbebani membiayai proyek-proyek yang dirancang oleh konsultan perencana.

Baca: Di Hadapan Alumni Undip, Pj Walikota Curhat Soal Proyek Jembatan Kembar dan Tol Balikpapan-PPU

Penyebabnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengerjakan proyek sesuai rancangan yang dibuat konsultan perencana, jauh lebih besar dari perkiraan awal.

Karena memang tidak memiliki kemampuan untuk memverfikasi, Pemerintah Daerah selama ini hanya mengiyakan saja apa yang sudah dibuat oleh konsultan perencana.

Menurut Sarosa, saat ini di IKA Undip memang memiliki beberapa anggota yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut.

Baca: Menghemat Biaya, Universitas Diponegoro Akan Buka Cabang di Daerah

"Itu nanti yang orang-orang teknik ya," kata Sarosa.

Sarosa juga sepakat agar seluruh rancangan yang dibuat oleh konsultan diverfikasi disesuaikan dengan kemampauan keuangan daerah.

Jika memang tidak sesuai atau terlalu membebani keuangan daerah, ada baiknya dilakukan evaluasi.

"Harus disesuaikan dengan kondisi riil di daerah. Kalau nggak sesuai, ya sebaiknya dievaluasi," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved