Pilkada Tarakan

Satu Lagi ASN di Tarakan Diduga Melakukan Pelanggaran Tidak Netral di Pilkada

Hal ini dikarenakan petugas Bawaslu menemukan satu ASN yang berprofesi sebagai guru di salah satu SMP Negeri Kota Tarakan.

Satu Lagi ASN di Tarakan Diduga Melakukan Pelanggaran Tidak Netral di Pilkada
TRIBUN KALTIM/JUNISAH
Kepala Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Tarakan, 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Junisah

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Ketidaknetralan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tarakan terhadap pasangan calon (paslon) yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih terus terjadi di Kota Tarakan Provinsi Kaltara.

Baru-baru ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan kembali memberikan surat rekomendasi terhadap Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tarakan, bahwa ada satu ASN yang diduga melakukan pelanggaran displin ASN, karena tidak netral di Pilkada Tarakan.

Hal ini dikarenakan petugas Bawaslu menemukan satu ASN yang berprofesi sebagai guru di salah satu SMP Negeri Kota Tarakan, menghadiri kampanye salah seorang paslon dan ASN tersebut duduk bersama dengan paslon tersebut.

Baca: Bianca Jodie, Sebut Nama Kontestan Ini yang Bakal Jadi Pemenang Indonesian Idol 2018, Siapakah Dia?

Kepala Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Tarakan,  Zul Fauzi, mengungkapkan, sebenarnya ASN boleh saja menghadiri sosialisasi kampane para paslon, hanya saja jangan terlalu dekat apalagi duduk bersama.

“Karena  pada intinya duduk bersama itu bisa menjadi indikasi keperpihakan ASN terhadap paslon tersebut. Apalagi teman-teman kami yang ada di Bawaslu yang menemukan ini pelanggaran ini dan kita tidak lanjuti, sampai akhirnya kita berikan surat rekomendasi ke BKPP pada 12 April kemarin,” ucapnya, Selasa (17/4/2018) di Kantor Bawaslu Kota Tarakan.

Baca: KPU Se-Kaltim Dukung Moril Hasyim Asyari yang Dilaporkan ke Kepolisian

Mengenai sanksi yang diberikan kepada ASN tersebut, kata Zul Fauzi, pihaknya serahkan kepada BKPP Kota Tarakan.

“Yang bisa memberikan sanksi itu yah BKPP Kota Tarakan ,kita hanya memberikan surat rekomendasi saja yang isi surat rekomendasi ASN tersebut diduga melakukan pelanggaran displin ASN, karena ketidaknetralan terhadap salah seorang paslon,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Junisah
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved