Monitoring Proyek 2017, Ini Temuan DPRD Nunukan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - DPRD Kabupaten Nunukan menemukan sejumlah kejanggalan saat melakukan monitoring proyek terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan tahun anggaran 2017.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hajjah Nursan, mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan lebih rinci terkait temuan- temuan di lapangan selama monitoring.

"Bronjong samping Pasar Binusan itu saya tanyakan ke masyarakat ternyata baru selesai tiga hari lalu. Loh ini proyek 2017, kalau bukan adendum bisa temuan. Karena laporannya telah selesai 100 persen," ujarnya, Kamis (19/4/2018).

Nursan mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Nunukan bersikap tegas terhadap kontraktor yang melanggar aturan.

Sudah sepantasnya para kontraktor dimaksud tidak dibiarkan mengajukan perpanjangan pekerjaan proyek, apalagi memberikan izin terlalu lama.

Karena semestinya perpanjangan pekerjaan hanya untuk proses finishing proyek.

Kalaupun dilakukan perpanjangan pekerjaan, kata dia, tentu rekanan harus dikenakan denda sebagaimana regulasi yang berlaku.

Baca juga:

Dramatis! Wanita Ini Melahirkan di Dalam Mobil Go-Car, yang Membantu Persalinan Justru Pedagang

13 Tahun Hilang Kontak, TKI Dastin Berhasil Ditemukan di Yordania, Begini Kondisinya

Suka Menikmati Kopi? Inilah 5 Kopi Nusantara yang Jadi Favorit di Level Dunia

Inikah Masa Terbaik Manchester United Pasca Era Sir Alex Ferguson?

"Kalau memang indikasi kontraktor bermasalah, buat apa dipakai terus?" ujarnya.

Selain bronjong, pihaknya juga menemukan proyek bermasalah lainnya yaitu pembangunan siring di kawasan wisata air terjun Binusan.

Kelanjutan proyek kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata senilai Rp.747.127.900 itu hingga kini masih belum jelas.

"Yang kami mau Pemkab Nunukan selektif memilih kontraktor, perhatikan kompetensinya," kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini. (*)