Bertemu Pemprov Mahasiswa HMI Sampaikan Beberapa PR Pemerintah
Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Tanjung Selor bertemu dengan jajaran Pemprov Kalimantan Utara
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Tanjung Selor bertemu dengan jajaran Pemprov Kalimantan Utara, Kamis (3/5/2018) di ruang rapat guebrnuran. Mahasiswa HMI mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah pemerintah dan pemerintah daerah bidang pendidikan, pertanian, infrastruktur, hingga investasi.
Walau sudah 100 persen SMA/SMK di Kalimantan Utara menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun belum semua sekolah punya perangkat komputer. Sekolah yang tidak memiliki laboratorium komputer menumpang di sekolah lain. HMI mendorong pemprov agar implementasi UNBK bisa dilakukan di setiap sekolah.
Baca: Hadapi Blitar United, Wanderley Turunkan Yus Dan Fengky
"Fasilitas untuk mendukung UNBK harus ditingkatkan. Karena kasihan pelajar-pelajar di wilayah remote area, harus menjangkaunya," kata salah seorang anggota HMI saat bersua dengan jajaran pemprov tadi.
Zulkifli, anggota HMI lainnya mendorong pemprov agar rencana investasi bisa terealisasi. Ia meminta tahapan demi tahapan dikontrol dengan baik dan positif untuk masyarakat.
"Ketakutan kami, investasi tidak berjalan mulus di Kalimantan Utara. Kita ingin setiap progres jelas. Salah satunya, pembangunan PLTA, harapan kami, relokasi itu sudah tuntas. Dan masyarakat di desa yang direlokasi sejahtera bahkan lebih sejahtera di tempat yang baru. Jadi kita jangan berpikir setelah relokasi, itu sudah selesai semua. Kesejahteraan warga harus lebih baik," katanya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan banjir yang setiap tahun melanda Bulungan, khususnya Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi, persoalan penempatan transmigrasi, dan program pembangunan pertanian khususnya perealisasian food estate di Bulungan.
Baca: Hanya Pilot yang Tahu! Inilah 5 Rahasia yang Kadang Terjadi di Pesawat
Basiran, Kepala Kesbangpol Kalimantan Utara dalam pertemuan menjelaskan, program pendidikan yang dijalankan pemprov tidak mesti langsung bisa terpecahkan masalahnya semua. Misal persoalan pembangunan ruang kelas atau sekolah, harus ada kejelasan kepemilikan lahan minimal 2 haktare.
"Kewenangan pendidikan juga bukan tugas pemprov saja. Tetapi juga pemkab/pemkot khususnya bidang pendidikan dasar. Kontribusi masyarakat juga dibutuhkan," ujarnya.
Persoalan bidang pendidikan lanjutnya, memang menjadi atensi khusus Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie sejak masih menjabat Penjabat Gubernur.
"Dan sesuai undang-undang, APBD kita sudah dialokasikan 20 persen untuk pendidikan," ujarnya.
Baca: Diduga Korupsi, Wali Kota dan Seluruh Pejabat Pemkot di Australia Dipecat!
Rusdianto, Kepala Biro Pembangunan Setprov Kalimantan Utara mengemukakan, pemprov akan menjamin dan memastikan realiasi investasi di Kalimantan Utara berjalan baik. Penandatanganan MoU dengan sejumlah perusahaan merupakan salah satu langkah untuk merealisasikan itu.
"Terkait dengan relokasi warga, kita akan terus pastikan bahwa warga yang direlokasi, harus lebih sejahtera," katanya.
Untuk menjaga kelestarian hutan laniut Risdianto, arah investasi juga mengarah pada sektor perkebunan dan pertanian. Dan yang terpenting menurutnya adalah memberikan nilai tambah apapun potensi yang digali/diproduksi di Kalimantan Utara.
