Pusat Ambil Alih Kawasan Konservasi di Pesisir Desa Setabu

Sebelumnya perencanaan ketiga kawasan konservasi itu sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

Pusat Ambil Alih Kawasan Konservasi di Pesisir Desa Setabu
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Lokasi pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Perencanaan Kawasan Konservasi Pesisir di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat diambil alih Kementerian Kelautan dan Perikanan. Muschan Ashari, staf pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, Kawasan Konservasi Pesisir di Desa Setabu, Kacamatan Sebatik Barat akan dikelola langsung pemerintah pusat. Karena Desa Setabu termasuk Kawasan Strategis Nasional.

Hanya saja, kata dia, untuk surat keputusan pencadangan kawasan bisa langsung dikeluarkan Gubernur Kalimantan Utara. "Nanti pengelolaannya juga bisa kolaborasi antara pusat dan daerah," ujarnya.

Berbeda dengan Desa Setabu, perencanaan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir Tanjung Cantik, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan dan Kawasan Konservasi Gugusan Pulau Sinilak dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara.

Perencanaan ketiga kawasan konservasi itu dimulai dari proses awal, setelah beralihnya kewenangan pengelolaan kawasan pesisir dari kabupaten ke provinsi. Saat ini ketiga kawasan konservasi dalam tahap pengkajian. Diharapkan setelah itu Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie segera menerbitkan surat keputusan pencadangan kawasan konservasi.

Sebelumnya perencanaan ketiga kawasan konservasi itu sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Proses pengusulan kawasan konservasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut terhenti, seiring peralihan kewenangan dimaksud.

Muschan mengatakan, ada beberapa kelemahan dalam dokemen pengusulan sehingga kawasan konservasi yang diusulkan Pemkab Nunukan saat itu belum bisa ditindaklanjuti Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan rencana pengelolaan, kata dia, harusnya melibatkan kelompok kerja. Nantinya kelompok kerja bisa saja melibatkan tenaga ahli untuk rencana pengelolaan. Namun hal tersebut tidak dilakukan saat itu.

"Ketahuan saat pengisian aplikasi. Mana SK Pokja? SK Pokja ternyata keluarnya tahun sekian. Berarti yang nyusun dinas dong? Bukan pokja! Padahal perintahnya yang menyusun harus pokja bukan dinas," ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help