Zuhdi Yahya Bakal Jadi Anggota DPR RI, Ini yang Harus Dilakukan KONI Kaltim

TRIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kaltim, Zuhdi Yahya ditunjuk oleh PDIP mengisi posisi Awang Ferdian Hidayat di DPR RI.

Kondisi ini rupanya mendapat perhatian dari Lembaga Kajian Olahraga Prestasi ( Lekop) Kaltim.

Sesuai aturan keolahragaan, pejabat publik termasuk anggota DPRD, tidak diperkenankan menjadi ketua umum KONI. "Berdasarkan UU Olahraga telah mengatur bahwa pejabat publik tidak bisa menjabat sebagai ketua KONI," kata Wakil Ketua LeKOP Kaltim Asramansyah, Kamis (10/5/2018).

Asramansyah khawatir, kosongnya kepemipinan KONI Kaltim, saat Zuhdi dilantik sebagai DPR RI, bakal menganggu persiapan Kaltim menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020, Papua. Asramansyah berpendapat, harus ada musyawarah luar biasa (muslub), untuk mencari pemimpin KONI yang baru.

Baca: Nam Air Segera Layani Penumpang di Tanjung Selor, Catat Tanggalnya

"Mengingat periodesasi KONI Kaltim masih cukup lama dan akan berakhir hingga 2021. Harusnya dilaksanakan Musyawarah untuk memilih ketua baru, karena aturannya memang mengharuskan demikian," tegas pria yang akrab disapa Camon itu.

Camon mengatakan bahwa hendaknya Zuhdi segera menyiapkan kader terbaik untuk meneruskan kepemimpinannya, hal ini mengingat PON 2020 kian dekat. Di sisi lain, perlu usaha dan kerja keras KONI dalam upaya mempertahankan target lima besar.

"Saya rasa cukup banyak kader terbaik yang bisa melanjutkan kepemimpinan KONI, seperti di internal pengurus KONI sendiri ada figur Husin Syah, ada juga kader diluar seperti Tedy Abay, Roy Nirwan yang cukup konsisten dan serius memajukan olahraga, ada juga figur yang punya kompetensi seperti mantan Bupati Berau Makmur, dan sejumlah kandidat lainnya," papar Camon.

Baca: Jelang Ramadhan, Pengemis Pemain Lama, Diprediksi Serbu Balikpapan.

Sementara, Pembina Lekop, Ahmad Husry menambahkan bahwa poin terpenting untuk menjabat sebagai ketua KONI bukan hanya sebatas figur yang cerdas, sebagai leadership, namun dibutuhkan talenta yang mampu menjalin komunikasi yang baik utama dengan Pemerintah. Pasalnya, sejauh ini sumber pembiayaan KONI masih bertumpu pada keuangan daerah.

"Pendanaan dari sektor swasta juga perlu digali, mengingat tidak selama keuangan daerah bisa mengakomodir kegiatan olahraga, saya rasa ketua KONI juga harus punya kemampuan untuk mencari sumber- sumber tersebut," tegas Husry.