Kasus Stunting Terpantau di 10 Desa Dinkes Tangani 583 Balita Pendek

Membudayakan masyarakat kita untuk terus dan menjaga konsumsi makanan bergizi dan sehat menjadi upaya kita

Kasus Stunting Terpantau di 10 Desa Dinkes Tangani 583 Balita Pendek
Tribun Medan
Ilustrasi; Anak dengan Kondisi Stunting di Kabupaten Langkat 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menetapkan 10 desa di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau masuk kategori sebagai stunting (balita pendek). Meskipun hasil riset ini telah disampaikan tahun 2013 lalu, rilis hasil Riskesdas tersebut baru disampaikan tahun 2018 ini dan sekaligus meminta kepada Pemkab Malinau untuk melakukan intervensi.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) John Felix Rundupadang membenarkan, hasil Riskesdes tersebut. Dan Dinkes telah mengambil tindakan-tindakan dalam upaya menekan adanya kasus ini di Malinau.

"Benar, hasil Riskesdes dituangkan dalam rilis tersebut. Ada 10 desa di 15 kecamatan yang masuk dalam kategori sebagai stunting. Namun, hasil itu sebenarnya sudah disampaikan pada 2013 lalu. Akan tetapi, baru tahun 2018 ini disampaikan lagi untuk segera diintervensi agar 10 desa tersebut dapat terbebas dari kasus stunting," ujarnya.

Sejak tahun 2013 lalu hingga saat ini, Dinkes telah melakukan banyak hal untuk mencegah jangan sampai terjadi kasus stunting dan gizi buruk di Malinau. Sesuai data, pada 2013 lalu Kementerian Kesehatan mencatat bahwa 10 desa itu terdapat kasus stunting sebesar 41,7 persen atau 42 balita yang berukuran pendek.

"Melihat angka tersebut, maka Pemkab Malinau harus segera mengatasinya. Sebagai langkah awal, kami telah melakukan pendataan dengan turun langsung ke lapangan. Berdasarkan data lapangan, terdapat 583 balita di 10 desa telah ditangani. Khususnya anak-anak berusia lima tahun ke bawah dengan melakukan pengukuran tinggi badan," bebernya.

Setelah ada penanganan sejak 2013 lalu, John menjelaskan, dari prevalensi atau proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini penyakit, bahwa dari 41,7 persen atau 42 balita yang berukuran pendek tersebut telah memperlihatkan penurunan angka.

"Membudayakan masyarakat kita untuk terus dan menjaga konsumsi makanan bergizi dan sehat menjadi upaya kita. Kemudian, terus memantau perkembangan kesehatan balita di setiap desa secara berjenjang. Dengan itu semua, untuk prevalensinya menurun sampai 30,6 persen, dan sejak tahun 2013 lalu terus mengalami penurunan," jelasnya.

Langkah Pemkab Malinau, beber John, sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Program-program pemerintah pro rakyat menjadi senjatanya. Seperti, program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) dan mendorong banyak kelahiran di Malinau.

"Program tersebut jelas menyasar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malinau secara keseluruhan. Kemudian, penguatan infrastruktur pada fasilitas-fasilitas kesehatan di desa-desa, peningkatan dan maksimalisasi pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Malinau pun jadi senjata ampuh," tuturnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, di Malinau telah terjadi kasus stunting di salah satu desa pedalaman di Apo Kayan. Seorang balita di Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir didiagnosa mengalami stunting. Permasalahan utama terjadinya kasus ini, karena ketidaktahuan orang tua atas gejala-gejala stunting pada anak.

"Oleh karenanya, kita memerintahkan kepada seluruh tenaga kesehatan di desa-desa. Terutama, tenaga kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan pedalaman untuk terus memonitor kondisi kesehatan masyarakat di tempat mereka bertugas. Terutama, monitor kesehatan pada balita. Sehingga, apabila terlihat ada gejala kasus tersebut dapat segera diatasi," tandasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help