Akademisi Sebut Sah Saja Jika Paslon Lakukan Klarifikasi Dalam Debat

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah ikut berpendapat akan debat akhir (debat ketiga) Pilgub Kaltim yang akan digelar di Gedung Kesenian Balikpapan, Jumat (22/6/2018).

Termasuk soal isu korupsi yang di hari-hari akhir menjelang Pilkada ikut mencuat ke beberapa paslon. Apalagi, korupsi menjadi salah satu dari topik dalam debat ketiga tersebut.

“Memang itu salah satu problem, dimana ada beberapa paslon yang kembali dikaitkan dengan kasus yang mereka alami. Ada yang dipanggil, ada yang disebut-sebut KPK, ada juga soal pungli segala macam. Ini harus kita pisahkan. Isu ini kan tak bisa dianggap sebagai kebenaran."

"Nah, saya lebih tertarik, bahwa bisa jadi debat digunakan pula untuk ajang klarifikasi isu-isu tersebut. Tetapi, bisa pula lebih banyak berbicara soal content-content pola pemberantasan korupsi yang akan mereka lakukan ketika diberi kesempatan menjabat,” ucap Herdiasnyah yang kerap di sapa Castro tersebut, Rabu (20/6).

Debat sebagai sarana untuk klarifikasi bola liar berupa isu-isu korupsi ini, juga dianggap Castro sebagai ajang yang tepat, karena biar bagaimanapun, publik membutuhkan sosok yang benar-benar bersih.

“Salah satu cara ya mereka (paslon) terbuka sampaikan itu. Ketika mereka (paslon) dikait-kaitkan dengan kasus-kasus tertentu, mereka punya kewajiban juga untuk klarifikasi itu. Bersih itu bukan hanya terbukti tak berslah secara inkract di pengadilan, tetapi juga bersih dalam artian tak ada sangkut pautnya dengan kasus di pengadilan. Jadi sah-sah saja ketika paslon mau klarifikasi. Tetapi, pertanyaannya, apakah hal itu (klarifikasi) akan muncul di debat ?” ucap Castro.

Lebih lanjut, konten debat, juga ikut disampaikan Castro.

“Saya baca visi misi seluruh paslon saat disetorkan ketika pendaftaran, tak ada satupun paslon yang secara detail apa desain pemberantasan korupsi yang bakan mereka lakukan. Ini yang saya sayangkan. Semua paslon, banyak memberikan visi mengenai ekonomi, investasi, tetapi soal desain pemberantasan korupsi, justru tak saya temukan. Ada yang menyinggung, tetapi hanya menyebutkan pemerintahan akan bersih dan lain-lain. Ini kan tidak detail,” ucap Castro.

Tak adanya detail pemberantasan korupsi yang ditawarkan paslon kepada publik melalui visi misi mereka, disampaikan bisa menimbulkan beberapa arti kepada publik.

“Menunjukkan mereka tak fokus pada isu (pemberantasan korupsi) ini. Bahasa omongan, (korupsi) ini di nomorduakan,” ucapnya.

Berikutnya, disampaikan Castro, fokus korupsi jika nanti dibicarakan dalam debat, harus lebih banyak pada bagaimana tutupi kebocoran SDA di Kaltim.

“Modus korupsi di Kaltim lebih banyak di sana. Tentang kebocoran SDA. Titik poinnya di sana. Bagaimana topik korupsi di debat, bisa memunculkan tanggapan paslon untuk mengatasi kebocoran SDA di Kaltim. Ada soal suap, gratifikasi, dan lainnya. Termasuk pula soal hibah bansos, karena di sidang Tipikor, itu juga banyak,” ucapnya.

Teknis yang diharapkan Castro, paslon bisa menawarkan desain sistem mereka dalam persoalan perizinan.

“Di luar negeri, perizinan itu kalau bisa sesulit-sulitnya. Kalau di Kaltim kan sebaliknya, malah semudah-mudahnya. Maksud saya ada izin yang semestinya diperlonggar, dan ada izin yang semestinya diperketat. Nah soal izin terkait pemanfaatan SDA itu harusnya diperketat. Nah, bagaimana cara paslon dan sistem apa yang ditawarkan, ini yang saya tunggu untuk muncul di debat,” ucapnya.