Bawa Isu Primordial, Mahfud MD Kritik Kampanye Gatot Nurmantyo di Sumatra Utara

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengkritik kampanye mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (GN) dalam Pilkada di Sumatra Utara.

Dalam pidato di depan ribuan orang Gatot menyerukan agar orang Sumatra Utara memilih orang Sumatra Utara untuk menjadi pemimpinnya.

Dalam rekaman video yang kemudian diviralkan tersebut GN memprovokasi dengan isu primordialistik.

Katanya, orang Sumatra Utara minum air Sumatra Utara yang kemudian menjadi darahnya, makan makanan Sumatra Utara yang kemudian menjadi dagingnya, minum air Sumatra Utara yang kemudian menjadi darahnya.

Oleh sebab itu orang Sumatra Utara harus memilih putra Sumatra Utara sebagai pemimpinnya.

"Seruan GN yang sangat primordialistik itu kurang pas diucapkan oleh tokoh sekaliber GN yang mantan Panglima TNI," ungkapnya kepada Tribunnews.com Rabu ini (27/6/2018).

Menurutnya, memilih berdasar ikatan primordial seperti kesukuan, agama dan kedaerahan itu memang boleh sesuai dengan kesadaran dan identifikasi diri masing-masing warga negara.

"Tetapi hal itu tidak boleh dibilang sebagai keharusan. Boleh itu mubah, bukan wajib," tekan Mahfud MD lagi.

Mahfud MD mengingatkan bahwa di dalam kontestasi politik memang ada kesempatan berkampanye tetapi keutuhan bangsa dan negara harus dinomersatukan.

"Kampanye yang menyuruh orang memilih berdasarkan kedaerahan sesungguhnya membawa kemunduran bagi demokrasi."

Baca: Laga Dramatis Argentina Vs Nigeria, Emosi Maradona Memuncak hingga Dibawa ke Rumah Sakit

Menurutnya lagi, meski memilih berdasar kedaerahan itu boleh dilakukan sebagai hak tetapi tentu tak bisa diartikan sebagai keharusan.

"Kalau mengatakan itu harus, maka bisa mengganggu proses asimilasi atau pembauran," tandas Mahfud lagi.

Mahfud juga berharap agar seusai pemilihan Rabu siang rakyat kembali bersatu.

Baca: Sejarah Pilkada di Indonesia sejak Masa Penjajahan hingga Orde Baru

"Pilkada itu hanya memilih pemimpin untuk lima tahun, jangan sampai merusak persaudaraan sebangsa yang untuk selamanya," serunya lebih lanjut. (Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo)