Kini Duduk Manis di Komisi I, tapi Mengapa Ahmad Sahroni Teken Surat Pencopotannya Sendiri?

TRIBUNKALTIM.CO - Sebuah tanda tangan mengakhiri kekuasaannya sendiri. Ahmad Sahroni, sosok flamboyan di Senayan yang dikenal vokal dan kontroversial, tiba-tiba lengser dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. 

Bukan dicopot oleh partai, bukan dijatuhkan oposisi, melainkan ditandatangani oleh tangannya sendiri.

Nama Ahmad Sahroni belakangan ini santer diberitakan lantaran menyebut rakyat tolol.

Pernyataan Ahmad Sahroni ini pun memicu kemarahan publik.

Baca juga: Rekam Jejak Rusdi Masse, Wakil Ketua Komisi III Gantikan Ahmad Sahroni, Sempat Diisukan Gabung PSI

Bagaimana tidak? Ahmad Sahroni adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk bisa menjadi perantara antara rakyat dan pemerintahan.

Namun, yang terjadi dirinya justru mengolok-olok rakyat sendiri yang telah membuatkan bisa melenggang duduk manis di Senayan.

Pernyataan rakyat tolol ini disampaikan saat Ahmad Sahroni merespons usulan pembubaran DPR RI.

Adapun usulan itu berawal dari mencuatnya isu kenaikan gaji bagi anggota DPR hingga Rp100 juta di tengah sulitnya masyarakat untuk bertahan hidup karena kenaikan pajak, adanya kasus beras oplosan dan korupsi di mana-mana.

Meski isu kenaikan gaji bagi anggota DPR telah dibantah oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, namun rakyat tetap merasa kecewa hingga akhirnya tetap ingin DPR dibubarkan.

Ahmad Sahroni menilai usulan pembubaran DPR adalah hal keliru.

Ia bahkan menyebut pihak yang mengusulkan hal tersebut adalah tolol.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia."

"Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita," ujar Sahroni pada Jumat (22/8/2025) lalu.

Baca juga: Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni jadi Wakil Ketua Komisi III DPR, Ini Penjelasan Nasdem

Pernyataan Ahmad Sahroni ini pun menuai kecaman publik.

Dirinya sempat memberikan klarifikasi, ia mengeklaim tidak bermaksud untuk merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan agar DPR dibubarkan imbas isu kenaikan gaji wakil rakyat.