Pilgub Kaltim 2018

Partisipasi Pemilih Tak Sampai 77 Persen, Begini Tanggapan Gubernur dan KPU Kaltim

Jadi kita dapat data jelas soal golput ini. Dan semuanya harus base on research. Selama ini kan hanya asumsi," katanya.

Partisipasi Pemilih Tak Sampai 77 Persen, Begini Tanggapan Gubernur dan KPU Kaltim
TRIBUN KALTIM/ANJAS PRATAMA
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tingginya angka golput di Pilkada Kaltim 2018 juga ikut menimbulkan komentar dari beberapa kalangan masyarakat.

Gubernur Kaltim Awang Faroek, sampaikan pula bahwa target nasional 77 persen untuk partisipasi masyarakat, 

"Target nasional 77 persen, tetapi sampai malam tadi, Kaltim belum capai 50 persen. Saya tak tahu hasil akhirnya berapa, tetapi saya pesimis untuk bisa capai 77 persen," ucapnya. 

Catatan evaluasi khusus yang diinginkan Gubernur untuk KPU sebagai pihak pelaksana Pilkada, juga ikut dijawabnya. 

"Itu masyarakat yang menilai," ucapnya. 

Sementara itu, pengamat politik Unmul, Herdiansyah Hamzah sampaikan harus ada pelacakan mengapa fenomena golput di Kaltim masih tinggi.

"Yang menarik itu partisipasi pemilih yang konon hanya sekitar 56 persen, artinya kurang lebih 1,2 juta saja dari total 2.3 juta DPT. Masih jauh dari target 77 persen. Ini tentu saja PR berat untuk 2019 nanti. Jadi mesti dilacak dengan baik kenapa fenomena Golput ini masih terlalu tinggi," ucapnya yang kerap di sapa Castro. 

Ia pun ikut sampaikan apa hal saja yang harus dilakukan KPU. 

"Dalam satu undangan diskusi oleh KPU, saya menawarkan 2 hal. Pertama, data persebaran golput mesti kita buka. Bukan hanya per kabupaten/kota, tapi termasuk di kecamatan, kelurahan hingga TPS. Kedua, perlu dilalukan interview ke warga yang golput setelah poin pertama tadi dilakukan. Jadi kita dapat data jelas soal golput ini. Dan semuanya harus base on research. Selama ini kan hanya asumsi," katanya.

Apakah golput juga indikasi tanda kecurangan ikut juga dijawab Castro. 

"Golput itu hanya bertalian 2 hal. Terkait kurangnya kesadaran politik dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, anggota DPRD, dan parpol," ucapnya, 

Di lain pihak, Komisioner KPU Kaltim, M.Syamsul Hadi, sampaikan bahwa akan ada evaluasi terkait Pilkada Kaltim. 

"Selalu ada evaluasi pasca pemilihan, sebagaimana hasil Pemilu 2014 dan 2015 lalu. Masukan dan saran akan kami tindaklanjuti," ucap Syamsul. (*) 

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved