Pilgub Kaltim 2018

Soal Jadwal Penetapan Paslon Terpilih, Ini Dokumen yang Masih Ditunggu KPU Kaltim

"Meskipun kita tahu tak ada gugatan, tetapi secara administratif itu harus dilakukan,” ucapnya.

Soal Jadwal Penetapan Paslon Terpilih, Ini Dokumen yang Masih Ditunggu KPU Kaltim
TRIBUN KALTIM/ANJAS PRATAMA
Komisioner KPU Kaltim, Ida Farida (tengah) saat membuka kota suara dalam pleno rekapitulasi KPU Kaltim di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Minggu (8/7) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Usai dilakukannya pleno perhitungan rekapitulasi suara  tingkat provinsi pada Minggu lalu, KPU Kaltim kini bersiap untuk lakukan penetapan paslon terpilih.

Disampaikan Komisioner KPU Kaltim, Ida Farida, penetapan paslon terpilih kemungkinan dilakukan di atas tanggal 12 Juli.

Hal ini karena sesuai administrasi, KPU masih tetap harus menunggu tembusan laporan MK kepada KPU RI.  

“Nanti MK akan membuat surat ke KPU RI tentang mana-mana saja sengketa gugatan paslon yang teregistrasi. Dasar dari surat itulah yang akan kami gunakan untuk lakukan penetapan paslon terpilih,” ucapnya. Selasa (10/7/2018).

Meskipun hampir dipastikan Pilgub Kaltim tak akan dilalui dengan sengketa gugatan, usai seluruh paslon hingga Gubernur Kaltim telah menyatakan setuju dengan hasil pleno rekapitulasi suara, KPU Kaltim tetap harus mengikuti proses administrasi yang menungu adanya surat tanda registrasi sengketa gugatan yang akan dikeluarkan MK tersebut.

“Jadi setelah MK merilis daftar. Tak serta merta, karena tak ada gugatan terus akan ditetapkan (paslon). Kan ini Pilkada serentak, sehingga registrasinya bersamaan. Sesuai jadwal, batas akhir rekapitulasi kan taggal 9 (Juli), kemudian diberikan waktu hingga 3 hari setelah tanggal 9 tersebut untuk penetapan,” ucap Ida Farida.

Surat dari MK terkait daftar sengketa gugatan paslon pilkada serentak ini akan terbit usai KPU per Provinsi kirimkan surat permintaan status rekapitulasi yang telah dilakukan.

“Jadi, kami akan kirimkan surat permintaan mempertanyakan hasil rekapitulasi yang telah kami lakukan. Nanti MK akan membalas, jika sampai hari terakhir apakah ada atau tidak yang lakukan gugatan. Kalau tak ada gugatan, maka sah keputusan kami dan bersiap untuk lakukan penetapan. Meskipun kita tahu tak ada gugatan, tetapi secara administratif itu harus dilakukan,” ucapnya.

Baca juga:

Kejati Kaltim Bakal Periksa Sekitar 50 Pelabuhan di Kaltim dan Kaltara

Halaman
12
Penulis: Anjas Pratama
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help