Cegah Degradasi Hutan, Program PKHB Diimplementasikan Penuh

PKHB merupakan program pelestarian lingkungan dengan cara mengurangi emisi dan mereduksi degradasi hutan, konservasi dan rehabilitasi.

TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Program Karbon Hutan Berau (PKHB) merupakan program pelestarian lingkungan dengan cara mengurangi emisi dan mereduksi degradasi hutan, konservasi dan rehabilitasi. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemkab Berau bersama sejumlah Non Goverment Organization (NGO), menggelar rapat konsultasi rencana strategis Program Karbon Hutan Berau (PKHB), di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Kabupaten Berau, Kamis (12/7/2018).

Rapat yang dibuka oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah PKHB ini, bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus menerima masukan dari berbagai pihak.

PKHB merupakan program pelestarian lingkungan dengan cara mengurangi emisi dan mereduksi degradasi hutan, konservasi dan rehabilitasi.

Agus Tantomo mengatakan, PKHB telah dilaksanakan selama 9 tahun itu dibagi dalam dua fase.

Baca: Lebaran Sudah Lewat Tapi Tiket Surabaya-Balikpapan Masih Mahal, Tembus Rp 3 Juta!

Fase pertama, yakni fase percontohan dan kali ini memasuki fase implementasi secara menyeluruh. Agar kawasan hutan di Kabupaten Berau tetap terjaga.

“Fase percontohan yang sukses, untuk diimplementasi penuh sampai tahun 2030. Kita punya waktu 12 tahun untuk menyusun program untuk meyakinkan para donatur,” ungkapnya.

PKHB merupakan program yang pembiayaannya bergantung pada donasi dari berbagai negara.

Pasalnya, Pulau Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia, harus tetap terjaga kawasan hutannya.

Selama 9 tahun, kata Agus, Pemkab Berau bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan NGO telah menyusun tata ruang yang menjadi acuan penerbitan izin kebun sawit dan tambang batu bara.

Baca: Justin Bieber dan Hailey Baldwin Tunangan, Wajah Selena Gomez Tampak Sembab

“Kita telah melakukan analisa lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyusunan RPJM kampung dan pengelolaan hutan kampung,” paparnya.

Keterlibatan masyarakat di perkampungan memiliki peran yang signifikan, guna mengawasi dan menghindari pembalakan liar yang mengakibatkan degradasi hutan.

“Di Berau, ada 5 kampung yang melakukan pengelolaan hutan, seperti di Kampung Long Ayan, Merabu, Punan segah dan Kampung Dumaring,” ujarnya.

Sejumlah negara pendonor, juga telah melakukan survei ke sejumlah daerah di mana PKHB ini dilaksanakan, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Pengendalian Iklim dari  Norwegia.

Baca: Kecantikan Hailey Baldwin Bikin Justin Bieber Terpikat, Ini 8 Rahasia Perawatannya

Menteri Pembangunan Ekonomi dari Jerman dan sejumlah duta besar dari berbagai negara.

Negara-negara donatur itu, kata Agus harus diyakinkan agar melanjutkan donasinya terhadap program ini.

Terlebih lagi, di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, donasi dari negara lain sangat diperlukan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved