Pengelolaan Sungai Kelay Diambil Alih Pemerintah Pusat, Ini Alasannya

Kalpin mengatakan, tim ini perlu dibentuk, mengingat pesatnya perkembangan penduduk dan aktivitas perusahaan di sepanjang wilayah sungai.

Pengelolaan Sungai Kelay Diambil Alih Pemerintah Pusat, Ini Alasannya
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Dengan terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ini, diharapkan ada upaya-upaya konservasi dan antisipasi terhadap pencemaran, kerusakan kualitas air sungai, mengingat aliran sungai ini ada di sepanjang wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai wilayah Sungai Kalimantan III, Kalimantan, akan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, Wilayah Sungai Berau Kelay.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Anang Muchlis melalui Kepala Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan, Kalpin Nur mengatakan, awalnya Sungai Kelay dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun sejak pemekaran daerah dan berdiri provinsi baru, yakni Kalimantan Utara, Sungai Kelay yang melintasi dua provinsi yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kewenangannya berali ke pemerintah pusat.

"Yang diwakili kami, Balai wilayah sungai kalimantan III, Kalimantan," ujarnya Selasa (25/9/2018).

Kalpin mengatakan, tim ini perlu dibentuk, mengingat pesatnya perkembangan penduduk dan aktivitas perusahaan di sepanjang wilayah sungai, perlu dikelola dengan baik.

Anak di Keluarga Khong Guan Pertanyakan Ayahnya, Ini Jawaban Sang Ibu soal Kemiskinan di Era Jokowi

Peningkatan jumlah penduduk dipastikan akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air, namun selama ini pemanfaatan air sungai belum didukung dengan program pengelolaan berkelanjutan.

"Akibatnya terjadi banjir, pencemaran, sedimentasi dan dampak lingkungan lainnya," kata Kalpin.

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo yang membuka kegiatan ini menyambut baik rencana pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasalnya, kata Agus Tantomo, selama ini Pemkab Berau tidak memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus mengurusi sungai.

"Ini (pembentukan tim) sangat penting, karena darj 3,4 juta hektare wilayah Berau, 1,2 jutanya merupakan periaran, termasuk sungai dan laut. Ketergantungan terhadap sungai sangat besar, selain sarana transportasi juga menjadi sumber kehidupan masyarakay Berau. Selain ikan, udang sungai kita ini juga untuk memenuhi kebutuhan air minum," tegasnya.

Demi Stamina, Komedian Mudy Taylor Ungkapkan Rutin Konsumsi Sabu Selama 15 Tahun

Selama ini, kata Agus, penanganan pencemaran, luapan sungai dan sebagainya, hanya ditangani secara reaktif ketimbang antisipatif. Pemerintah baru bergerak jika ada peristiwa besar.

"Karena itu tadi, belum ada OPD yang memiliki organisasi yang khusus menangani wilayah perairan seperti waktu terjadi blooming alga yang mengubah air sungai (aslinya berwarna cokelat) menjadi berwarna hijau. Saat ada kejadian itu baru ditangani," papar Agus.

#SiapPakEdy! Viral, Jawaban Edy Rahmayadi yang Kesal Saat Ditanya Aiman

Dengan terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ini, diharapkan ada upaya-upaya konservasi dan antisipasi terhadap pencemaran, kerusakan atau apapun yang dapat menganggu kualitas air sungai dan berdampak sistemik, mengingat aliran sungai ini ada di sepanjang wilayah Kalimantan Timur dan Kalimatan Utara. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved