Untuk Kepentingan Proyek Strategis, Bupati Janji Semester I 2019 RTRW Bulungan Selesai Revisi

Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bulungan akan sangat menentukan tindaklanjut Proyek Strategis Nasional (PSN).

Untuk Kepentingan Proyek Strategis, Bupati Janji Semester I 2019 RTRW Bulungan Selesai Revisi
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Bupati Bulungan, Sudjati. 

Untuk Kepentingan Proyek Strategis, Bupati Janji Semester I 2019 RTRW Bulungan Selesai Revisi

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bulungan akan sangat menentukan tindaklanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek strategis provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Bulungan.

Sejauh ini Pemkab Bulungan didesak Pemprov Kaltara untuk segera menyelesaikan penyusunan RTRW.

Bahkan Pemprov Kaltara mengucurkan anggaran khusus kepada Pemkab Bulungan untuk menyelesaikan RTRW-nya dengan cepat.

Proyek Kawasan Industri Tanah Kuning dan Pelabuhan Internasional (KIPI) yang telah tercatat sebagai PSN,  Kota Baru Mandiri Tanjung Selor dan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang telah mendapatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besahan di Sungai Kayan tindaklanjutnya juga menunggu revisi RTRW Bulungan.

21 Instansi Umumkan Daftar Peserta yang Berhak Ikut SKB CPNS 2018, Cek Namamu dalam Link Berikut Ini

Ramalan Zodiak Hari Ini Senin (3/12/2018): Taurus akan Sukses, Libra Saat yang Tepat Melamar Kekasih

 

"Ini masih berproses terus. Sekarang tahapannya sedang dalam proses konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN," kata Sudjati saat disua Tribunkaltim.co, Senin (3/12/2018) di Jalan Agatis, Tanjung Selor.

Bupati manergetkan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan bisa menuntaskan revisi RTRW itu pada pertengahan semester I 2019. Sebab kata Bupati, merevisi RTRW tidak bisa dilakukan secara instan. Melainkan berdasarkan kajian yang matang.

Seperti diketahui dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Bupati Bulungan juga diberi 7 (tujuh) tupoksi wajib antara lain mempercepat penyelesaian peninjauan kembali dan revisi RTRW dan RDTR Kota Baru Mandiri Tanjung Selor selambat-lambatnya tahun 2019; menyinergikan rencana pembangunan Kabupaten Bulungan secara umum dalam rangka mendukung pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; melaksanakan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP); Bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang menghambat proses percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;

VIDEO - Warga Kapuas Heboh Ada Ular King Cobra Tak Bergerak Selama 4 Tahun, Ini Kata Panji Petualang

Arsenal Vs Tottenham - Tampil Menggila, Ini 5 Torehan Cemerlang Pierre-Emerick Aubameyang

 

"Untuk keperluan perizinan KBM tidak ada masalah. Kami siap mendukung. Kita sudah terapkan juga kok sistem OSS (online single submission)," ujarnya.

Selain banyaknya pengkajian, panjangnya proses revisi RTRW disebabkan perubahan atas ruang bisa melebihi 20 persen. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang tuturnya, perubahan atas ruang hanya maksimal 20 persen. 

Melihat kenyataan dan rencana di lapangan kemungkinan besar perubahan atas ruang bisa lebih dari 20 persen. 

Ia mencontohkan, KIPI membutuhkan lahan 25.000 hektare. Sedangkan dalam RTRW Bulungan Tahun 2013 kawasan industri hanya terakomodir 3.000an hektare. 

Tips yang Bisa Dilakukan Generasi Milenial agar Gajimu tak Menguap Begitu Saja

Strategi Mario Gomez agar Persib Bandung Maksimal Hadapi PSCS Cilacap dan Barito Putera

"Dengan masuknya KIPI, artinya ada perubahan ruang yang diinginkan dari 3 ribu hektare  menjadi 25 ribu hektare. Makanya tidak mudah, perlu ada kajian. Ruang yang sudah kita tetapkan sekarang akan dirubah sebagian besarnya. Harus ada ruang yang disiapkan lagi untuk menabah luas yang tadinya 3 ribu, menjadi 25 ribu hektare," ujarnya. 

"Maka dari itu, kami juga menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait untuk kelancaran proses revisi RTRW ini," tambahnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved