Tak Ada Izin Cuti, KPU Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Saat Acungkan Jari

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari mengingatkan kepala daerah untuk memahami aturan kampanye Pemilu 2019.

Tak Ada Izin Cuti, KPU Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Saat Acungkan Jari
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Komisioner KPU Hasyim Asyari 

Tak Ada Izin Cuti, KPU Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Saat Acungkan Jari 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari mengingatkan kepala daerah untuk memahami aturan kampanye Pemilu 2019.

Jika kepala daerah berencana kampanye, mereka wajib cuti.

Hasyim juga mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam menunjukan gestur-gestur politik, seperti mengacungkan satu atau dua jari.

 

Soal Teror Pimpinan KPK, Polisi Periksa Sesuatu yang Tertinggal dan Menempel di Bom Molotov

Pulang Umrah, Cita Citata Langsung ke RS Temani Ibunda yang Sakit, Penampilannya Kini Berbeda

Sebab, gestur satu atau dua jari merupakan simbol dari pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

Jika kepala daerah didapati menunjukan gestur satu atau dua jari tanpa izin cuti kampanye, maka ia bisa diduga melakukan pelanggaran pemilu.

"Bisa dianggap kampanye bisa enggak. (Kampanye) kalau dilakukan di hari kerja ya pas acung itu harus cuti dulu," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Aturan mengenai kampanye pejabat daerah tertuang dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu menyebutkan, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Daftar 8 Tempat Paling Aneh dan Menakjubkan di Dunia, 2 di Antaranya ternyata Ada di Indonesia

AC = Aldiena Cena, Polda Beber Identitas 6 Artis yang akan Dipanggil sebagai saksi Dugaan Prostitusi

Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pejabat juga menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap aturan-aturan itu, Hasyim meminta kepala daerah untuk memahaminya.

"Harus ingat dan banyak baca aturan ya, aturan ada kan untuk ditaati," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Ingatkan Kepala Daerah Tak Sembarangan Acungkan Simbol Politik"

Editor: Doan Pardede
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved