Program Pengentasan Kemiskinan di Kaltara Dievaluasi, Pemberian Bantuan Dapat Catatan Khusus

Program Pengentasan Kemiskinan di Kaltara Dievaluasi, Pemberian Bantuan dapat Catatan Khusus

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pengentasan kemiskinan di Kalimantan Utara belum tuntas dilaksanakan.

Beberapa program pengentasan kemiskinan dinilai masih perlu penguatan agar tujuan penurunan angka kemiskinan secara signifikan bisa terealisasi.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda-Litbang Kalimantan Utara Timbul Sibarani menjelaskan, yang menjadi bahan evaluasi Pemprov Kalimantan Utara saat ini ialah ketepatan sasaran penerima bantuan.

Misalnya selama ini nelayan kecil dibantu perahu, namun bukan perahu yang dibutuhkan.

"Nelayan kita sudah punya perahu. Yang mereka butuhkan adalah jaring. Itu misal," ujar Timbul Sibarani kepada Tribunkaltim.co, Selasa (15/1/2019).

Lisa BLACKPINK Jadi Korban Bully, Jennie Sampaikan Dukungan Dihadapan Blink Thailand

Fakta Pemuda di Pekalongan Gantung Diri: Cinta Kandas, Sempat Kirim Video Aksinya ke Mantan

Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan sektor pertanian juga dilakukan, misalnya dengan melakukan pencetakan sawah atau bantuan bibit.

Namun hal itu belum dibarengi dengan penyediaan irigasi yang cukup.

"Jadi kita mau bungkus suatu keterpaduan antar organisasi perangkat daerah, agar tuntas. Daerah-daerah mana saja yang perlu diintervensi. Bantuan apa saja yang diprioritaskan. Itu yang sering kita luput," ujarnya.

Contoh lainnya, jaringan jalan, listrik, hingga sanitasi perlu dibangun untuk menopang progam pembangunan rumah layak huni yang saat ini massif dilakukan.

"Jadi sekali lagi, Pemprov berkomitmen untuk membangun keterpaduan antar OPD yang ada. Ini PR kita," katanya.

Deretan Video Aksi Judika Ubah Lagu Jadi Versi Dangdut, Mulai Lagu Sunny BCL hingga Bintang di Surga

Jelang Piala Super Italia - Cristiano Ronaldo Punya Catatan Positif soal Trofi Langganan

Timbul juga berkomitmen, pengentasan kemiskinan akan selaku dilaksanakan dengan berbasis data.

Baik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik maupun data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).