Gubernur Isran Sebut Kaltim Harus Jadi Daerah Mandiri, Ini Langkah yang Segera Dilakukan
Gubernur Isran Sebut Kaltim Harus Jadi Daerah Mandiri, Ini Langkah yang Segera Dilakukan
Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto | Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menekankan makna berdaulat dalam visi-misinya mewujudkan masyarakat Kaltim yang berdaulat pada gelaran Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Lamin Etam, Jl Gajah Mada, Samarinda, Kamis (17/1).
Makna berdaulat menurut Isran menyentuh seluruh aspek yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Yakni meliputi sektor sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur kewilayahan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta birokrasi yang beraih.
"Berdaulat itu Kaltim harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, harus menjadi daerah yang mandiri. Kita akan wujudkan itu pelan-pelan. Percayakan kepada pemerintah," jelasnya.
Baca: RPJMD Hasil Musrenbang Provinsi Kaltim akan Menjadi Acuan Pembangunan
Demi mewujudkan Kaltim berdaulat, secara konkret Isran Noor ingin terlebih dulu melakukan konsolidasi regulasi. Maksudnya adalah pihaknya akan mencermati setiap regulasi yang kurang tepat dan menghambat Kaltim untuk berkembang.
"Segera dalam tahun ini fokus saya melakukan konsolidasi regulasi. Kita perlu merevisi regulasi-regulasi yang merugikan Kaltim sebagai daerah penghasil. Kita lihat bagaimana regulasinya, kalau tidak berbenturan dengan Undang-undang Dasar, akan kita gugat. Mungkin dampaknya tidak instan, tapi bisa dirasakan jangka panjang," ungkap Isran.
Salah satu yang dituju Isran yaitu regulasi yang menghambat kewenangan Kaltim sebagai daerah penghasil dalam mengontrol hasil sumber daya alam. Selama ini yang memiliki kewenangan lebih bukan Pemprov Kaltim, melainkan pemerintahan pusat. Padahal sumber daya tersebut merupakan hasil bumi di Kalimantan Timur.
Baca: Ditreskrimsus Polda Kaltara Tangani 12 Kasus Dugaan Tipikor
"Kita lemah dalam pengawasan jumlah batu bara yang keluar dari Kaltim. Sama dengan kayu, kita nggak tahu berapa besarnya yang dihasilkan, padahal tiap hari itu lewat Sungai Mahakam depan kantor Gubernur. Akibatnya banyak hal dirugikan," ujarnya.
Sementara, terkait proyek pemprov, Isran mengaku tahun ini belum ada pengerjaan proyek besar. Isran menegaskan, pemprov akan melanjutkan proyek-proyek yang belum selesai di era gubernur sebelumnya. Mulai dari proyek Jembatan Mahakam IV, jalan tol Balikpapan-Samarinda, hingga jembatan Pulau Balang.
Namun Isran berjanji akan tetap mengutamakan terbangunnya konektivitas antardaerah. "Proyek masih lanjutan sisa yang kemarin. Tapi kami juga fokuskan agar koneksi antardaerah di Kaltim bisa maksimal, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan koordinasi antarprovinsi dan kabupaten/kota," tuturnya.
Baca: Ini Perbedaan Mencolok Sikap Jokowi dan Prabowo saat Tanggapi Akar Masalah Korupsi
Isran juga akan mengupayakan hilirisasi dan transformasi produk CPO kelapa Sawit. "Kalau CPO kita sekitar 3,8 juta produksi CPO tapi sampai kepada CPO saja. Tidak dilakukan hilirisasi atau transformasi produk dari CPO ke produk lainnya.ini yang akan kita lakukan, tenang saja bro," katanya. (*)