Gegara Abu Bakar Baasyir, Yusril Ihza Mahendra Singgung Kegagalan Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi

Gegara Abu Bakar Baasyir, Yusril Ihza Mahendra Singgung Kegagalan Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin, menjawab kritik Mahfud MD kepada dirinya soal perannya dalam pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir, yang akhirnya dibatalkan.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya punya kapasitas sebagai orang yang diberi perintah oleh Presiden Jokowi.

Yusril Ihza Mahendra lantas mengungkit dinamika penentuan cawapres Jokowi pada tahun lalu.

Saat itu, Mahfud MD sempat diisukan menjadi cawapres Jokowi. Namun, akhirnya justru Maruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi.

"Presiden meminta saya untuk menelaah mencari jalan keluar dan juga memerintahkan agar saya berbicara dengan Baasyir. Solusi mengatasi masalah itu saya laporkan kepada Presiden, dan Presiden setuju dengan solusi yang saya ajukan. Saya mengumumkan langkah untuk memberikan pembebasan kepada Baasyir," kata Yusril Ihza Mahendra, Sabtu (26/1/2019).

"Yang menjadi masalah bagi Pak Mahfud barangkali mengapa Presiden menyuruh Yusril Ihza Mahendra mencari jalan keluar mengatasi masalah Baasyir, bukan meminta Mahfud MD. Kalau ini saya tentu tidak bisa menjawab".

"Sama halnya saya tidak bisa menjawab mengapa Mahfud MD yang semula digadang-gadang jadi cawapres, tetapi yang jadi malah Kiai Maruf. Kalau ini tentu hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawabnya," sambung Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga:

Mahfud MD Sesalkan Yusril Ihza Mahendra yang Sempat Umumkan Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Tanggapi Pernyataan Wiranto Tentang Pembebasan Abu Bakar Baasyir, Ini Kata Yusril

Abu Bakar Baasyir Batal Bebas, Berikut 4 Fakta Penyebabnya hingga Penjelasan Staf Kepresidenan

Menurutnya, Jokowi selaku Presiden bisa menugaskan siapa saja yang dianggap mampu memecahkan masalah.

Yusril Ihza Mahendra melihat persoalan bebas bersyarat Abu Bakar Baasyir sudah terkatung-katung sejak Desember, karena terbentur peraturan.

"Presiden tahu ada masalah yang terkatung-terkatung, lalu menunjuk seseorang untuk mencari jalan keluar mengatasinya. Hal seperti itu wajar dan sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam menangani masalah dalam negeri dan juga masalah yang bersifat internasional," papar Yusril Ihza Mahendra.