Ada Rasionalisasi hingga Rp300 M, 15 Persen Kegiatan di Sejumlah OPD Pemkab Kutim Akan Dihentikan

Akhir 2018 lalu, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur sudah menyepakati APBD Kutim untuk 2019 sebesar Rp 2,89 triliun.

Ada Rasionalisasi hingga Rp300 M, 15 Persen Kegiatan di Sejumlah OPD Pemkab Kutim Akan Dihentikan
TRIBUNKALTIM/MARGARET SARITA
Coffee morning Pemkab Kutim yang dipimpin langsung Wabup Kasmidi Bulang didampingi Sekda Irawansyah dan Asisten Ekonomi Pembangungan Rupiansyah Senin (4/2/2019) 

 

Ada Rasionalisasi hingga Rp 300 Miliar, 15 Kegiatan di Sejumlah OPD Pemkab Kutim Akan Dihentikan

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Margaret Sarita

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Pemkab Kutim menggelar Coffee Morning, Senin (4/2/2019). 

Salah satu yang dibahas dalam kesempatan tersebut seputar hak PNS dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang sejak Januari lalu berharap-harap cemas menanti kepastian pencairan.

Dalam coffee morning yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang tersebut, Sekda Irawansyah mengatakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah rampung dan itu pertanda bahwa tak lama lagi, kas daerah akan menerima transfer dana dari Pemerintah Pusat.

 

Eks Lokalisasi Solong di Samarinda Terbakar, Ladies dan Tamu Berhamburan Menyelamatkan Diri

UPDATE Home United vs Persija Jakarta, Maman Abdurrahman Pede Lihat Rekor Buruk Tuan Rumah

 

Namun, di sisi lain, Sekda juga mengingatkan OPD untuk tetap mengencangkan ikat pinggang dalam menjalankan program kerjanya.

Pasalnya, di APBD tahun 2019 ini, Pemkab Kutim akan melaksanakan rasionalisasi sebesar Rp 300 miliar.

“Artinya, 15 persen kegiatan di OPD harus dihentikan dulu. Terutama kegiatan-kegiatan fisik yang non prioritas. Jangan sampai kegiatan fisik yang belum prioritas, sudah dikerjakan lebih dulu. Hal ini, mencegah adanya penumpukan utang lagi, di 2019 dari program-program yang tidak prioritas,” ungkap Irawansyah.  

 

Belum Kantongi IMB, Komisi III DPRD Balikpapan Minta Pembangunan Perumahan Caladium 3 Dihentikan

Penampilan Terbaru Jeremy Teti jadi Perhatian, Kini Berjenggot dan Bertato, Lihat Foto-fotonya

 

“Rasionalisasi memang berat. Tapi penting untuk disampaikan. Karena sampai saat ini, keuangan kita masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat,” ujar Irawansyah.

Seperti diketahui, akhir 2018 lalu, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur sudah menyepakati APBD Kutim untuk 2019 sebesar Rp 2,89 triliun.

Dana tersebut diperoleh dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim sebesar Rp 116 miliar

- Dana Perimbangan sebesar Rp 2,04 triliun

- Pendapatan lain-lain sebesar Rp 732,5 miliar.

Dari jumlah pendapatan tersebut, Pemkab Kutim telah menyusun alokasi anggaran berupa belanja daerah sebesar Rp 2,7 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 136 miliar.

 

 

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved