Sekda Kutim Irawansyah Tegaskan, TK2D Malas Siap-siap Diputus Kontrak

Sekda Irawansyah meminta seluruh Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap para Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bekerja di lingkungan mereka.

Sekda Kutim Irawansyah Tegaskan, TK2D Malas Siap-siap Diputus Kontrak
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Para TK2D Kutai Timur saat mengikuti tes evaluasi yang digelar beberapa waktu lalu 

Sekda Kutim Irawansyah Tegaskan, TK2D Malas Siap-siap Diputus Kontrak

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pertemuan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kutai Timur setiap awal pekan membahas banyak hal. Tak hanya soal pembangunan, kendala-kendala yang dihadapi tapi juga soal kepegawaian. 

Di hadapan Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap para Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bekerja di lingkungan mereka, terutama soal jumlahnya.

Karena, setelah diterbitkannya PP 48 tahun 2018, oleh Kementerian PAN RB, mulai tahun 2019, tidak boleh ada lagi pengangkatan TK2D atau tenaga honor di daerah. Dari hasil seleksi CPNS, sudah ada 200 TK2D yang dinyatakan lolos. Jadi sudah berkurang lagi jumlah TK2D.

“Nanti dievaluasi, yang sudah lulus CPNS jangan masuk lagi dalam daftar TK2D. Kemudian yang malas-malas selama ini, tidak perlu lagi diperpanjang kontraknya,” kata Irawansyah.

Baca: Truk Tambang Terbesar di Dunia Liebherr T 282 akan Dipajang di Museum Tambang di Sangatta

Baca: Plt Bupati Kukar dan Bupati Kutim Ingin Infrastruktur Perbatasan segera Dibangun

Baca: Wabup Kutim Kasmidi Bulang Temukan Absensi ‘Aneh’ di Dinas Pekerjaan Umum

Masih terkait TK2D, di lingkungan Dinas Pendidikan Kutim ada yang namanya guru honor sekolah. Mereka mengajar di sekolah-sekolah, mulai SD, SMP sampai SMA, terutama di kawasan pedalaman. Mereka digaji menggunakan dana BOS dar masing-masing sekolah dengan besaran sekitar Rp 500.000 hingga Rp 750.000 per bulan. Dengan harapan suatu saat bisa diangkat sebagai guru dengan status TK2D.

“Jumlahnya ada 920 orang di seluruh Kabupaten Kutai Timur. Mereka sudah masuk data base tahun 2017. Tapi dengan tidak adanya penyerapan TK2D lagi di Kutim. Nasib mereka seperti apa,” ungkap Plt Kadisdik Kutim, Roma Malau.

Pengetatan soal TK2D Kutim, menurut Irawansyah, berkaitan pula dengan anggaran yang harus dikeluarkan untuk penggajian. Apalagi, mulai 2019 ini, besaran upah yang diterima akan ditingkatkan mendekati UMK, sehingga Pemkab Kutim pun meminta TK2D yang tidak aktif dan memiliki absen merah agar menjadi bahan penilaian tersendiri dalam perpanjangan kontrak. (*)

Baca juga:

Baca: Soal Rencana Sidrap Bergabung Ke Bontang, Bupati Kutim Ismunandar Mengaku Baru Mengakomodir Usulan

 

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved